Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengakui insentif untuk tenaga kesehatan di tengah pandemi covid-19 yang dijanjikan pemerintah senilai triliunan rupiah belum dapat direalisasikan seluruhnya.
Sri Mulyani menyebut eksekusi ada di Kementerian Kesehatan yang hingga kini masih melakukan verifikasi atau pendataan.
"Data Kemenkes, yang sudah kita alokasikan ini 1.205 tenaga kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairan sebesar Rp10,45 miliar. Ini terutama (tenaga kesehatan) yang di Wisma Atlet dan di Pulau Galang. Saat ini kemenkes masih terus melakukan langkah-langlah untuk verifikasi," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet mengenai pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (3/6).
Pemerintah mengalokasikan dana insentif untuk tenaga kesehatan di pusat sebesar Rp1,9 triliun dan santunan kematian sebesar Rp60 miliar. Untuk di tingkap pusat,
Baca juga : Kasus Positif Covid-19 Naik 684 dan Pasien Sembuh Bertambah 471
Sri Mulyani mengatakan sementara Kemenkes masih melakukan verifkasi data tenaga kesehatan dari 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis.
Untuk tenaga kesehatan di daerah, pemerintah menyiapkan insentif Rp3,7 triliun. Untuk insentif daerah, Sri Mulyani menuturkan pihaknya masih menunggu rincian jumlah tenaga kesehatannya dari Kemenkes yang bersama pemerintah daerah melakukan pendataan.
Ia mencatat yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kemenkes sementara ini ada 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis di daerah.
"Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan bisa diselesaikan pembayarannya. Dalam hal ini karena nanti bertanggung jawab kas keluarnya adalah Kemenkes," ucap Sri Mulyani. (OL-7)
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Gubernur Sulsel kirim 20 tenaga medis untuk layanan kesehatan di Pulau Pangkep dan Selayar. Aksi nyata pemerataan layanan di daerah terpencil Sulawesi Selatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Puskesmas dibuka selama 24 jam ini, agar masyarakat yang mengalami sakit tiba-tiba bisa segera terlayani,
BELAKANGAN ini publik dihebohkan oleh sejumlah kasus pelecehan seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved