BLT Dana Desa Belum Merata, Begini Kata Kemendesa-PDTT

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebagai bagian dari penanganan covid-19 di wilayah pedesaan. Namun, penyelurannya kearp terkendala beberapa hal.

Menteri Desa-PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, salah satu masalah yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana Desa ialah masih ada desa yang belum memiliki Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa (APDes) karena kepala desa setempat baru dilantik.

"Di NTT itu kepala desa baru dilantik dan belum menyusun APBDes, itu kendala yamg sifatnya mendasar ketika masih ada 38 kawasan yang belum cair (BLT DD) sama sekali," kata Abdul Halim saat telekonferensi, Rabu (26/5).

Masalah lainnya yakni faktor geografis, lokasi satu desa dengan desa lainnya memilikki jarak yang cukup jauh. Sehingga memakan waktu, biaya, dan tenaga.

"Ada juga yang karena lokasi cukup jauh, jadi antar desa sangat berjauhan sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang tidak ringan seperti Papua dan Papua Barat," jar Abdul Halim.

Baca juga : Kegiatan Ekonomi akan Dihentikan Lagi jika Ada Gelombang Kedua

Provinsi lainnya yang mengalami kendala geografis yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

"Di Mahakam Ulu itu karena faktor geografis, Nias Sumatera Utara juga sama, Kalimantan Utara juga karena memang prosesnya cukup panjang," ucapnya.

Akibatnya Kabupaten/Kota belum bisa menyalurkan BLT dana desa.

"Untuk Kapubaten/Kota itu sudah ada yang 100 persen, ada 109 desa. Ada juga 38 Kabupaten/Kota yang 0 persen (belum menyalurkan BLT dana desa)," ungkapnya.

Hingga hari ini sebanyak 4.992.025 keluarga miskin telah mendapatkan BLT dana desa dengan nilai yang telah disalurkan lebih dari Rp2,9 tirliun. Angka tersbut berasal dari 47.030 desa yang telah menerima bantuan langsung tunai dana desa. (OL-7)