KIP Sayangkan Ada Daerah yang Kurang Aktif Perbarui Data

KOMISIONER Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong mengatakan pemerintah daerah (pemda) menjadi pihak yang menentukan distribusi bantuan sosial tepat sasaran. Pasalnya, pembaruan data masyarakat miskin dan rentan merupakan tugas dan tanggung jawab pemda.

“Namun, sejauh pengamatan saya, hampir separuh dari pemda kurang aktif meng-update data. Nah, ini kan disayangkan. Padahal, sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi. Kalau pembaruan tidak dilakukan, masyarakat miskin yang terdampak tidak akan mendapat bantuan,” kata Romanus dalam keterangan resmi, Senin (24/05).

Ia mengingatkan semua pihak bahwa negara bekerja untuk mereka yang miskin dan rentan. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Romanus mengatakan negara harus hadir terutama kepada mereka yang terdampak bencana.

“Ini prinsip-prinsip welfare state, negara bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Baca juga: Menkominfo Harap Lebaran Kokohkan Kesiapan Berdamai dengan Korona

Di lain pihak, Romanus juga menyatakan apresiasi terhadap semua pihak terkait yang tidak mengenal waktu bekerja mendistribusikan bansos.

“Ada mereka yang bekerja siang-malam dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos. Saya yakin mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Namun karena ada berita-berita yang menyebutkan bansos salah sasaran, bisa mengganggu pengabdian mereka,” katanya.

Dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19, pemerintah melalui Kemeterian Sosial mendistribusikan bansos sembako bantuan Presiden yang menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK) terdampak pandemi. Antara lain sebanyak 1,3 KK di DKI Jakarta dan 600.000 KK di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek/daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta).

Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada warga terdampak covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu/KK/bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.

Kementerian Sosial menyatakan terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda terkait data penerima bansos. Menteri Sosial Juliari P. Batubara berharap pandemi ini menjadi momentum pemda mememutakhirkan data.

"Karena pascapandemi pun, tetap diperlukan karena bansos reguler tetap berjalan dan membutuhkan pemutakhiran data," katanya. (OL-1)