Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menginstruksikan agar pelaku illegal fishing yang berasal dari negara lain harus ditangani tanpa kompromi meskipun tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di dunia internasional. Oleh karenanya satgas 115 dirasa perlu untuk diperkuat.
Keberadaan satgas 115 telah dievaluasi Kemenkopolhukam dalam rakortas setingkat menteri pada 23 Januari 2020. Hasilnya disimpulkan satgas 115 menunjukkan kinerja positif. Edhy memastikan Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan agar Satgas 115 diperkuat.
Baca juga: DPR Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Bank Jangkar
"Presiden telah memberikan arahan agar Satgas 115 ini diperkuat dan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia baik yang berskala nasional maupun melibatkan jaringan internasional," tutur Edhy melalui keterangan resmi, Kamis (21/5).
Edhy juga menekankan paradigma baru pada satgas 115. Pertama, satgas didorong melaksanakan fungsi koordinasi dan sinergi dalam pemberantasan illegal fishing. Dia berharap agar jangan sampai kehadiran Satgas 115 mengurangi atau bahkan menghilangkan kinerja lembaga yang telah ada sebelumnya.
Kedua, yakni penguatan fungsi masing-masing instansi dalam pemberantasan illegal fishing. Melalui semangat ini, Edhy meminta segenap unsur satgas 115 melihat potensi dan mengintegrasikan kekuatan yang dimiliki, sehingga tercipta keterpaduan langkah dalam pemberantasan illegal fishing.
"Ke depan saya mengharapkan satgas 115 dapat membuat teroboson-terobosan baru dalam penanganan illegal fishing. Manfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan ekfektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing, serta mampu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal fishing," urainya.
Satgas 115 merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Pembentukan satgas ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam melakukan pemberantasan illegal fishing. (OL-6)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved