Ini Tiga Indikator Daerah bisa Longgarkan PSBB

PEMERINTAH sedang menyusun protokol kehidupan new normal di tengah pandemi virus korona. Terdapat tiga indikator untuk menuju new normal yang ditetapkan bagi daerah sebagai syarat merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Indikator pertama yang harus dipenuhi ialah penularan yang terus menurun selama 14 hari berturut-turut berdasarkan basic reproductive number (R0).

"Dengan tiga indikator kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. WHO mensyaratkan R0 setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari posisinya di bawah angka 1, maka daerah itu siap dinyatakan untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (20/5).

Indikator pelonggaran PSBB tersebut merujuk pedoman dari WHO. Menurut perhitungan Bappenas, imbuh Suharso, tingkat R0 atau daya tular virus korona secara nasional pada angka 2,5. Itu artinya satu orang yang terinfeksi berpotensi menyebarkan virus ke 2-3 orang lainnya.

Baca juga: DKI Siapkan Protokol Kesehatan Ketat Sambut New Normal Usai PSBB

Bappenas pun kini tengah menyiapkan dashboard untuk memantau tingkat R0 per provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, bisa diketahui daerah mana saja yang bisa mengurangi PSBB dan yang perlu terus mengetatkan pembatasan.

"Kita sekarang akan menghitung untuk semua kabupaten/kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Indikator utama yang akan kita gunakan yaitu R0," ujarnya.

Suharso melanjutkan indikator kedua ialah sistem kesehatan yang terukur. Hal ini dilihat dari seberapa tinggi kapasitas sistem kesehatan bisa merespons pelayanan pasien covid-19. Menurut Suharso, indikator ini mensyaratkan jumlah kasus baru harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan rumah sakit yang ada agar tidak kewalahan menangani pasien.

Adapun pelayanan kesehataan yang disediakan minimal 60% dari total kapasitas kesehatan. Itu artinya, jika sebuah rumah sakit memiliki 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk penanganan covid-19.

"Pasien baru (covid-19) yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari harus di bawah 60, sesuai kapasitas. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur dan bisa dipakai apakah kita melonggarkan atau tidak, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," jelas Suharso.

Adapun indikator ketiga ialah surveillance dengan target pengujian secara masif. Untuk soal ini, Suharso mengakui pengetesan di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Pengujian covid-19 di Indonesia baru mencapai 743 orang per satu juta penduduk.

"Kapasitas kita yang sekarang sudah naik menjadi 10-12 ribu (per hari). Maka diharapkan dalam satu bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per satu juta penduduk," pungkasnya.(OL-5)