IKATAN Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) merilis kertas kerja berisi rekomendasi terkait penanganan Covid-19 untuk pemerintah. Kertas kerja tersebut memberikan rekomendasi untuk tiga sektor dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni dalam aspek sosial politik dan kelembagaan, aspek kesehatan masyarakat, serta aspek ekonomi.
Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyebutkan bahwa kertas kerja ini merupakan bentuk inisiatif terhadap berbagai permasalahan dalam penanganan Covid-19 yang dihadapi pemerintah saat ini.
“ILUNI UI berinisiatif untuk memberikan rekomendasi strategis baik kepada pemerintah, maupun kepada seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah, agar sekiranya sumbangsih pemikiran ini dapat menjadi panduan strategis bagi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia,” kata Andre pada keteranganan persnya, Senin (11/5).
Kertas kerja itu, menurut Andre, mencoba mengangkat kritik publik terkait sikap pemerintah yang masih menuai pro-kontra dalam menghadapi Covid-19.
Salah satunya terlihat ketika publik menyoroti langkah pemerintah di awal yang dinilai tidak memiliki transparansi informasi serta kebijakan publik yang jelas. Pemerintah pun diminta untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) sebagai salah satu negara yang dinilai sukses dalam menerapkan keterbukaan informasi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Dr. Firman Noor, MA menilai bahwa model solidaritas terpimpin yang diusung dalam kertas kerja policy center sebagai wacana yang tepat dalam penanganan Covid-19.
“Solidaritas terpimpin merupakan sintesis antara pendekatan Tiongkok (top-down atau koersif) dan Korea Selatan (public trust),” kata Firman.
Ia memaparkan bahwa penekanan solidaritas dapat dimaknai untuk menghindari totalitarian temptations dan membangun kepercayaan publik. Sementara terpimpin dalam makna kolaboratif, terarah dan disiplin. Turunannya mencakup banyak persoalan yang berintikan perlunya transparansi, sinergi, dan partisipasi.
Ketua Policy Center ILUNI UI M. Jibriel Avessina mendorong Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menata kembali langkah-langkah efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
“Kertas kerja ini menekankan perlunya pemerintah mendapat kepercayaan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang salah satunya, dapat dilakukan dengan transparansi data,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, dalam menyusun kertas kerja, ILUNI UI mengambil masukan dan gagasan dari para pakar Alumni UI.
Berikut adalah tiga rekomendasi penanganan Covid-19 di bidang sosial politik, kesehatan masyarakat, serta ekonomi yang diberikan oleh Policy Center ILUNI UI.
Dalam rekomendasi bidang sosial politik, solidaritas menjadi konsep kunci dalam menghadapi permasalahan selama pandemi Covid-19. Dalam tataran politik, ILUNI UI mengusup konsep Solidaritas Terpimpin sebagai salah satu model pengambilan kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah.
ILUNI UI menyarankan agar kendali penanganan wabah ini berada di tangan komando pemerintah pusat, kemudian disinergikan dan harus diikuti oleh pemerintah daerah (pemda).
Dalam ranah sosial, ILUNI UI menyebut pentingnya memberdayakan gerakan solidaritas rakyat melalui gotong-royong yang terorganisir di bawah kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan. Gerakan tersebut dilakukan untuk membantu kelompok masyarakat menengah ke bawah agar mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin memburuk.
Dalam ranah kesehatan masyarakat, pemerintah dituntut untuk mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait efektivitas pencegahan penyebaran. Pemerintah juga dituntut untuk mampu menekan angka kematian.
Untuk itu, Policy Center ILUNI UI mengajukan rekomendasi uji cepat untuk deteksi virus SARS-CoV-2 dengan RT-PCR. Hasil deteksinya memiliki keakuratan yang tinggi dan terhindar dari kemungkinan adanya false positive ataupun false negative.
Untuk mewujudkan uji cepat ini, langkah optimal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendayagunakan lab-lab dengan tingkat BSL 3, seperti Pusat Riset Virus dan Kanker Patobiologis, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (PRVKP-FKUI), Lembaga Biologi Molekuler Eijkmann, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong.
Selain itu, Indonesia, menurut Policy Center ILUNI UI, dapat mengadopsi metode pelacakan kasus penderita positif Covid-19 maupun Orang dalam Pemantauan (ODP) berbasis GPS seperti yang diterapkan Korea Selatan dan Singapura.
"Sistem pengawasan berbasis GPS ini memantau pergerakan penderita positif dan ODP lewat nomor ponsel yang aktif dan layanan perbankan (transaksi dengan kartu debit, kartu kredit, dan/atau transaksi dompet virtual/e-wallet)," jelas ILUNI UI.
Dalam rekomendasi bidang ekonomi, Policy Center ILUNI UI mengatakan Covid-19 telah memberikan dampak nyata dari segi ekonomi negara, yang berimplikasi pada kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, menurut Jibriel, kebijakan harus berorientasi pada aspek mitigasi dampak kesejahteraan sosial. Rekomendasi pertama adalah optimalisasi total anggaran untuk penanganan Covid-19 yang kini mencapai Rp563,3 triliun.
"Tata kelola penggunaan anggaran dapat dibagi menjadi dua, yakni anggaran program dan operasional program (yang dalam bahasa korporasi sering dikenal dengan istilah modal kerja atau working capital)," jelasnya.
Selain itu, presiden harus mempertegas setiap detail kebijakan, terutama mengenai kapan kebijakan efektif berjalan dan mekanisme pengaduan jika tidak berjalan sesuai aturan. Contohnya, perlu adanya antisipasi potensi bank atau leasing yang tidak memberikan keringanan tagihan bank atau leasing bagi pekerja informal, UMKM, ojek online, dan supir taksi.
Rekomendasi ketiga adalah perlunya prioritisasi sektor ekonomi yang harus diselamatkan. Tolok ukur penentuan prioritas ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni dari sisi pertumbuhan sektoral, potensi pertumbuhan sektoral di masa depan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Untuk menunjang prioritas sektor ekonomi, Policy Center ILUNI UI menyarankan perlu dilakukan relokasi anggaran belanja. Beberapa di antara sumber realokasi anggaran adalah infrastruktur, pemindahan ibu kota, dan kartu pra-kerja.
Rekomendasi yang terakhir adalah menjaga produktivitas UMKM dengan cara memberikan stimulus berupa bantuan-bantuan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Permodalan Nasional Madani (PNM), Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bahana Artha Ventura (BAV), hingga Pegadaian.
"Selain itu, fasilitas kredit juga perlu diberikan oleh perbankan untuk menjaga produktivitas UMKM selama pandemi," ujar Jibriel.
Pandemi masih akan dihadapi hingga hari-hari ke depan. Untuk itu, Jibriel mengajak semua elemen masyarakat untuk taat, patuh, dan mau bekerja sama dalam menerapkan berbagai regulasi yang telah dan akan diterapkan untuk penanganan Covid-19.
“Kertas kerja ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk melalui pandemi yang nantinya akan menjadi pengetahuan kolektif bersama untuk masa depan,” pungkas JIbriel. (RO/OL-09)
