Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
IKATAN Guru Indonesia (IGI) meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang baru segera menuntaskan persoalan upah layak guru honorer.
"Dirjen GTK seharusnya menjamin bahwa tak ada lagi guru di seluruh Indonesia, apapun statusnya, yang mendapatkan upah di bawah upah minimum regional (UMR)," kata Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5)
Baca juga: Terdampak Korona, Guru Honorer di Lampung Beralih Jualan Cilok
Apalagi dalam masa pandemi virus korona atau covid-19, jutaan guru honorer tengah menghadapi situasi sulit dengan pendapatan yang tidak jelas karena mereka tidak lagi hadir di ruang ruang kelas.
Baca juga: Mas Menteri Nadiem Lantik Stafsusnya Jadi Dirjen Kemdikbud
Kata Ramli, sementara selama ini mereka digaji per jam sesuai dengan jam pengajaran mereka.
"Guru-guru di sekolah swasta mengalami nasib yang jauh lebih parah karena anak didik dan orangtua anak didik enggan membayar uang sekolah selama masa belajar di rumah," sebutnya
IGI juga berharap Dirjen GTK tidak ikut-ikutan heran dengan berbagai situasi dan kondisi guru di Indonesia tetapi lebih berpikir mencari dan menemukan solusi bagaimana menuntaskan masalah masalah tenaga pendidik yang saat ini lebih dari 60% berstatus non PNS.
"Gelombang guru pensiun yang semakin besar dari tahun ke tahun juga menjadi ancaman serius akan ketersediaan tenaga pendidik Indonesia, sementara itu kekecewaan para pendidik di daerah khusus juga perlu mendapat perhatian dari Dirjen GTK. Guru-guru daerah khusus ini adalah Garda terdepan kita di daerah 3T baik yang berstatus PNS apalagi yang berstatus honorer," terangnya.
Selain itu, penentuan daerah khusus pendidikan yang mengacu kepada data Kementerian desa tentu saja menjadi masalah karena beberapa kabupaten tidak termasuk Daerah Tertinggal oleh Kementerian Desa tetapi mereka memiliki Kecamatan Kecamatan atau desa desa yang sangat terpencil.
"Bahkan memiliki medan yang sangat sulit untuk dicapai seperti misalnya Pangkajene dan kepulauan yang dari sisi Kabupaten nya terhitung Sejahtera tapi memiliki kepulauan-kepulauan yang sangat jauh dari daratan," lanjutnya
Dia menegaskan, Dirjen GTK harus membuat prototipe guru ideal sehingga guru-guru mampu melakukan upaya maksimal untuk bisa mencocokkan diri dengan prototipe tersebut. Kemdikbud juga diminta untuk tidak mengandalkan layanan pendidikan berbayar bagi dunia pendidikan karena fungsi dan peran guru tidak akan mungkin bisa dilepaskan dengan keberadaan layanan pendidikan berbayar tersebut terutama dari sisi pendidikannya. (X-15)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Nadiem diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pengadaan laptop periode 2019-2022.
Opsi penjemputan paksa maupun permintaan bantuan dari Kedutaan Besar untuk memeriksa Jurist di luar negeri belum dilakukan penyidik, saat ini.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
MENTERI Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang dicekal ke luar negeri.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa kembali Nadiem Makarim
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved