Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Presiden, Ma’ruf Amin, mengingatkan berbagai pihak agar tidak salah menafsirkan rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap kebijakan PSBB yang sedang diberlakukan. “Dalam ratas, Wapres mengingatkan jangan sampai kebijakan pelonggaran ini disalahtafsirkan atau disalahpahami sebagai pelonggaran segala-galanya,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidowi, saat dihubungi, Selasa (5/5).
Wapres, lanjut dia, mengingatkan bahaya jika terjadi kesalahpahaman terhadap rencana pelonggaran kebijakan PSBB. Apalagi saat ini kurva penambahan kasus positif covid-19 belum mengalami penurunan. “Bisa gagal kita mengatasi pandemi covid-19 ini,” pungkasnya.
Baca juga: Masyarakat Kesulitan, Mahfud: Pemerintah Kaji Relaksasi PSBB
Masduki menjelaskan jika terdapat pelonggaran, hal itu hanya diterapkan pada bidang tertentu, seperti logistik, perjalanan bisnis dan dinas pemerintahan. “Ratasnya belum bicara teknis. Namun yang jelas bukan pelonggaran secara menyeluruh,” jelas Masduki.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut penerapan PSBB di sejumlah wilayah sebaiknya tidak menghentikan roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah berencana memberikan sejumlah kelonggaran. Terutama, untuk warga yang mencari nafkah selama PSBB.
Baca juga: PSBB Jabar Diyakini Ampuh Tekan Korona
Pelonggaran PSBB ini bertujuan agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian. Namun, tetap menjalani protokol kesehatan. Di lain sisi, kebijakan PSBB sudah diterapkan di berbagai kota dan bahkan ada yang memasuki tahap kedua. Akan tetapi, masyarakat terpantau masih beraktivitas di luar rumah. Nina, seorang warga Bogor, mengungkapkan suasana di kotanya saat ini justru lebih ramai dibandingkan sebelumnya.
“Padahal seharusnya lebih ketat kan. Tapi sepertinya tidak terjadi pengetatan tuh,” tukas Nina ketika dihubungi.
Banyaknya warga yang masih beraktivitas di luar rumah juga dibarengi dengan ketidaktaatan terhadap protokol pencegahan covid-19. “Kemarin sore saya keluar rumah. Ramai sekali orang mau berbelanja untuk buka puasa sambil ngabuburit. Di pasar banyak yang tidak pakai masker,” ungkapnya.(OL-11)
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
varian Covid-19 XFG atau stratus tampaknya tidak membuat orang parah dibandingkan varian sebelumnya. Namun, ada satu gejala yang khas yakni suara serak atau parau.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved