Presiden Minta Data Penerima Bansos Dibuka

PRESIDEN Joko Widodo meminta data penerima bantuan sosial, baik berupa paket sembako maupun dana tunai covid-19, dibuka sehingga jelas diketahui berapa banyak penerima manfaat dan apa saja yang mereka dapat.

"Dibuka secara transparan sehingga jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," tegas Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Kecepatan respons aduan penyaluran bansos, menurut Jokowi, sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melayani publik. Selain itu, Jokowi juga meminta penyaluran bansos agar dipercepat. "Saya minta minggu ini semua sudah bisa diterima," sebut Presiden.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menyatakan bantuan sosial di masa pandemi covid-19 diprioritaskan kepada 60% masyarakat termiskin. Saat ini pemerintah sudah memiliki dua program berjalan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyentuh 15% dari penduduk Indonesia dan kartu sembako yang mencakup 30% masyarakat miskin di Indonesia.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bantuan sembako akan disalurkan kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Bodetabek yang terdampak covid-19 dengan nilai bantuan Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sampai Juni. Untuk adu an, masyarakat bisa mengakses nomor hotline 0811 1022 210 atau melalui e-mail di [email protected].

Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puguh Prasetyoputra menyarankan pemerintah agar bansos covid-19 juga diberikan kepada ibu hamil guna menyelamatkan ibu dan bayinya dari gizi buruk. (Pra/Mir/Ifa/Aiw/H-2)