Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta penyaluran bantuan sosial baik berupa paket sembako dan dana tunai kepada masyarakat lapisan bawah dapat dipercepat.
Ia memberi target kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan seluruh kepala daerah untuk merampungkan pendistribusian bantuan pada akhir pekan ini.
Baca juga: Ada Wabah Covid-19, PPDB Akan Dilangsungkan Secara Daring
"Saya minta kecepatan bansos ini dipercepat. Semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini semua sudah bisa diterima," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (4/5).
Penyisiran secara detil harus dilakukan hingga ke pelosok-pelosok daerah demi menghindari adanya masyarakat golongan bawah yang luput dari bantuan sosial.
"Daerah juga harus diberikan fleksibilitas sehingga jika ada warga miskin yang belum dapat bantuan bisa segera bisa dicarikan solusinya," tutur kepala negara.
Jokowi juga meminta data penerima bantuan dapat dibuka kepada publik.
Berapa banyak penerima manfaat, apa saja yang mereka dapat, itu semua harus dibuka secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
"Siapa yang dapat, kriterianya apa saja, jenis bantuannya apa, dibuka secara transparan sehingga jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," sambungnya.
"Saya juga minta dibuatkan hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat." pungkasnya. (OL-6)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved