Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri menuturkan aksi Mayday atau Peringatan Hari Buruh 2020 dinyatakan batal oleh seluruh elemen Serikat Buruh dan Pekerja serentak di Indonesia, termasuk di Jakarta.
Hal itu berdasarkan pernyataan resmi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nea Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Taufan menjelaskan alasan dibatalkan aksi Mayday itu karena ada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lalu masih terjadinya wabah virus korona, imbauan Kapolri soal pelarangan melakukan aktivitas politik, menghormati bulan suci ramadhan, dan lainnya.
Baca juga: Rayakan Hari Buruh, FSPMI Gelar Aksi Virtual
"Pengganti Aksi Mayday ialah acara bakti sosial seperti pembagian sembako atau bantuan sosial bagi buruh atau pekerja yang terdampak WFH atau PSBB," jelas Taufan dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).
Dengan dibatalkannya Aksi Mayday, Taufan mengatakan, pihak serikat buruh atau pekerja akan memasang Spanduk di beberapa lokasi Perusahaan/Pabrik terutama di Gedung DPR MPR RI dengan seizin pihak Kepolisan.
Mereka menuntut soal Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), Tolak PHK, dan Tolak Pemotongan THR.
"Dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta dapat memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan PSBB untuk memutus mata rantai penularan wabah virus korona," pungkas Taufan. (OL-1)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved