Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri menuturkan aksi Mayday atau Peringatan Hari Buruh 2020 dinyatakan batal oleh seluruh elemen Serikat Buruh dan Pekerja serentak di Indonesia, termasuk di Jakarta.
Hal itu berdasarkan pernyataan resmi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nea Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Taufan menjelaskan alasan dibatalkan aksi Mayday itu karena ada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lalu masih terjadinya wabah virus korona, imbauan Kapolri soal pelarangan melakukan aktivitas politik, menghormati bulan suci ramadhan, dan lainnya.
Baca juga: Rayakan Hari Buruh, FSPMI Gelar Aksi Virtual
"Pengganti Aksi Mayday ialah acara bakti sosial seperti pembagian sembako atau bantuan sosial bagi buruh atau pekerja yang terdampak WFH atau PSBB," jelas Taufan dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).
Dengan dibatalkannya Aksi Mayday, Taufan mengatakan, pihak serikat buruh atau pekerja akan memasang Spanduk di beberapa lokasi Perusahaan/Pabrik terutama di Gedung DPR MPR RI dengan seizin pihak Kepolisan.
Mereka menuntut soal Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), Tolak PHK, dan Tolak Pemotongan THR.
"Dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta dapat memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan PSBB untuk memutus mata rantai penularan wabah virus korona," pungkas Taufan. (OL-1)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monasĀ
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved