Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
SEPARUH dari warga Indonesia telah terjangkau oleh bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam menangani dampak pandemi covid-19.
"Sekarang ini dengan ekspansi bansos termasuk kartu prakerja kita perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah itu bisa mencapai 60% desil terbawah, 50% sampai 60%. jadi lebih dari separuh rakyat kita tersentuh oleh bansos melalui satu atau lain hal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (30/4).
Diketahui pemerintah telah memperluas jaring pengaman sosial dalam paket kebijakan stimulus ketiga sebesar Rp405,1 triliun. Pada pos pengaman sosial, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp110 triliun.
Besaran anggaran itu meliputi ditambahnya anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp8,3 triliun. Skema pencairannya pun diubah yang sebelumnya 3 bulan sekali menjadi satu bulan sekali sejak April 2020 dengan target penerima manfaat sebanyak 10 juta keluarga.
Pemerintah juga menaikkan anggaran anggaran Kartu Sembako Rp15,5 triliun. Jumlah penerima manfaat pun turut ditambah menjadi 20 juta keluarga.
Pun demikan dengan program Kartu Prakerja yang dinaikkan anggarannya sebesar Rp10 triliun untuk menjangkau 5,6 juta orang yang ter-PHK, dirumahkan, maupun pelaku usaha kecil yang pendapatannya terganggu akibat pandemi covid-19.
Kemudian ialah bertambahnya fungsi dana desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa. Anggaran BLT-Dana Desa setidaknya disiapkan sebesar Rp22,4 triliun yang berasal dari pagu Dana Desa Rp72 triliun. Jumlah sasaran dari BLT-Dana Desa yakni sebanyak 12,3 juta keluarga di desa-desa.
"Jadi dukungan untuk rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga. ini sudah mencakup hampir di atas 40% terbawah dari penduduk Indonesia," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved