Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEPARUH dari warga Indonesia telah terjangkau oleh bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam menangani dampak pandemi covid-19.
"Sekarang ini dengan ekspansi bansos termasuk kartu prakerja kita perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah itu bisa mencapai 60% desil terbawah, 50% sampai 60%. jadi lebih dari separuh rakyat kita tersentuh oleh bansos melalui satu atau lain hal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (30/4).
Diketahui pemerintah telah memperluas jaring pengaman sosial dalam paket kebijakan stimulus ketiga sebesar Rp405,1 triliun. Pada pos pengaman sosial, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp110 triliun.
Besaran anggaran itu meliputi ditambahnya anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp8,3 triliun. Skema pencairannya pun diubah yang sebelumnya 3 bulan sekali menjadi satu bulan sekali sejak April 2020 dengan target penerima manfaat sebanyak 10 juta keluarga.
Pemerintah juga menaikkan anggaran anggaran Kartu Sembako Rp15,5 triliun. Jumlah penerima manfaat pun turut ditambah menjadi 20 juta keluarga.
Pun demikan dengan program Kartu Prakerja yang dinaikkan anggarannya sebesar Rp10 triliun untuk menjangkau 5,6 juta orang yang ter-PHK, dirumahkan, maupun pelaku usaha kecil yang pendapatannya terganggu akibat pandemi covid-19.
Kemudian ialah bertambahnya fungsi dana desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa. Anggaran BLT-Dana Desa setidaknya disiapkan sebesar Rp22,4 triliun yang berasal dari pagu Dana Desa Rp72 triliun. Jumlah sasaran dari BLT-Dana Desa yakni sebanyak 12,3 juta keluarga di desa-desa.
"Jadi dukungan untuk rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga. ini sudah mencakup hampir di atas 40% terbawah dari penduduk Indonesia," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved