Pemanfaatan Dana BOS Harus Efektif

DIPERKENANKANNYA pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli layanan pendidikan daring berbayar seperti yang diatur melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dinilai tidak relevan dengan kebutuhan guru dan siswa di masa pandemi virus korona baru (covid-19) saat ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai layanan pendidikan daring berbayar, seperti Ruang Guru, Quipper, dan Zenius, telah membebaskan biaya penggunaan selama pandemi covid-19.

“Kita sudah bertemu dengan mereka, dengan Ruang Guru, Quipper, dan sebagainya. Mereka akan menggratiskan pada masa pandemi covid-19 ini,” kata Fikri kemarin.

Selain itu, menurut Fikri, layanan pendidikan daring hanya merupakan pelengkap dari kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kemudian, layanan tersebut baru mencangkup sekitar 178 dari 514 kabupaten/kota dan hanya sekitar 80% area di Indonesia yang telah terjamah sinyal internet sehingga tidak semua guru dan siswa bisa mengaksesnya.

“Menurut saya, tidak efektif, tidak efisien, tidak relevanlah kalau kemudian BOS malah wacananya dipakai untuk kepentingan itu,” imbuhnya.

Hal senada dikemukakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang meminta agar Permendikbud yang membolehkan dana BOS reguler untuk layanan pendidikan daring berbayar dievaluasi.

“Kalau dana BOS untuk membayar layanan daring berbayar, terus fungsi guru apa? Ini kebijakan seperti melimpahkan tanggung jawab guru ke layanan pembelajaran daring,” ujar Ubaid di Jakarta. (Aiw/Ant/H-1)