Jangan Campurkan Bansos dengan Politik

PENYALURAN bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menjadi persoalan tersendiri di tengah pandemi covid-19. Masih banyak warga yang dilaporkan belum menerima bansos karena pemberian dari pemerintah belum dilakukan serempak.

Dalam kondisi seperti itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai ada tekanan bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 melanggar konstitusi. Sejumlah elemen masyarakat pun telah mengajukan uji materi atas perppu tersebut.

Karena itu, Agus meminta agar penyaluran bansos tersebut tidak dicampuradukkan dengan persoalan politik. Pemerintah diminta tetap
fokus menyalurkan bansos ke masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan masalah sosial dicampur aduk dengan politik. Penyaluran bansos belum terealisasi, muncul tekanan dan teriakan dari politisi
bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 melanggar konstitusi dan akan dilakukan uji materi,” terang Agus, kemarin.

Apalagi, serangan covid-19 sudah berjalan hampir 60 hari sejak dua kasus pertama diumumkan awal Maret 2020 di Depok. Namun, hingga hari ini, ‘ujung lorong’ kapan covid- 19 akan berlalu dari Indonesia masih belum terlihat.

Agus menambahkan, dampak covid-19 terhadap kesehatan dan psike terkait dengan pemberlakuan working from home (WFH) sudah jelas terlihat. Apalagi, dampak ekonomi khususnya sektor informal dan UMKM.

Jika awal Mei 2020 pertumbuhan covid-19 belum juga landai dan menurun, masih menurut Agus, akan semakin banyak sektor usaha riil yang terkena dampaknya. Di situlah bansos dinilai akan semakin banyak dibutuhkan masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan tambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemutakhiran data

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembagian bantuan sosial langsung berupa sembako sudah mulai berjalan ke lebih dari 1 juta orang.

Kebijakan tersebut pun mendapat respons positif dari DPRD. Salah satu pimpinan DPRD, Zita Anjani, menegaskan sosialisasi bansos serta pendataan penerimanya harus rinci. Banyak warga yang termasuk rentan miskin atau warga yang rentan goyah ekonominya justru sering tidak terdata.

“Sosialisasinya harus jelas. Kapan bantuan bakal datang lalu orang yang akan memerima sudah ada datanya di RW. Jadi, datanya jadi mutakhir. Orang yang benar-benar butuh bisa lapor, tidak ada yang terlewat,” kata Zita, kemarin.

Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, warga menilai rencana pemerintah menggelontorkan bansos bagi warga sangat tepat. Hal itu dinilai akan meringankan beban warga dalam menghadapi wabah korona.

Sejumlah warga di beberapa daerah lain juga menyambut hangat bansos yang mulai dikucurkan pemerintah daerah masing-masing dalam mengantisipasi dampak pandemi korona terhadap perekonomian masyarakat. (Put/PO/PT/LN/SS/SL/FL/YH/RF/HT/X-6)