Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Ada Pandemi, Luhut: Pengembangan Danau Toba Jalan Terus

Hilda Julaika
16/4/2020 11:42
Ada Pandemi, Luhut: Pengembangan Danau Toba Jalan Terus
Menko Bidang Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mendampingi Raja-Ratu Belanda yang mengunjungi Danau Toba, Sumatra Utara.(Antara/Septianda Perdana)

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan agar pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba tetap dikerjakan.

Menurutnya, koordinasi tiap kementerian/lembaga harus dilakukan, meski terdapat kebijakan physical distancing di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Baca juga: Penataan Kawasan Danau Toba Tahap Awal Selesai Juni 2020

“Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan. Juli kita mulai bekerja, kalau tidak bisa kita mundur sebulan. Kemudian, kita membagi pekerjaan kepada kementerian/lembaga terkait agar terintegrasi,” pungkas Luhut dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan tujuh kementerian akan bahu membahu untuk mendukung kesepakatan bersama. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengejar penyelesaian master plan Desa Wisata dan pendampingan, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.

Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan Dana Desa untuk kebutuhan bersama. Serta, pendampingan pengelolaan BUMDES.

Baca juga: Luhut: Jangan Pakai Terminologi Lockdown!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan di dalam kawasan desa. Berikut, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

“Sementara itu, Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga BUMN seperti Pertamina, juga berperan. Pemda pun harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat,” urai Luhut.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya