Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH RI mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan wabah Covid-19. Di antaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), listrik gratis untuk daya 450 watt, hingga keringanan kredit tertentu. Namun hal ini belum menyentuh penggunaan internet.
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, mengatakan bahwa kebijakan PSBB belum menyentuh soal penggunaan internet. Orang-orang diminta kerja di rumah, anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah, pekerja-pekerja online makin sibuk. Hal ini membuat penggunaan internet meningkat.
Baca juga: BSSN Harus Jamin Keamanan Siber di Tengah Pandemi Covid-19
"Sudah semestinya pemerintah meringankan beban mereka dengan memfasilitasi internet gratis kepada warga, bukan badan usaha, selama wabah Covid-19. Terkhusus, pemerintah juga perlu membebaskan pulsa telepon bagi para driver ojek daring atau ojol, karena ketika semua warga diminta stay at home, merekalah yang berjibaku menjadi pengantar mobilitas barang-barang pesanan warga," ujar Sukamta, Selasa (14/4).
Sukamta menambahkan bahwa beberapa operator seluler telah mengeluarkan program khusus akibat Covid-19. Telkomsel dan Indosat menggratiskan layanan internet untuk akses-akses tertentu, misalnya untuk situs-situs pendidikan. Inisiatif operator menurutnya ini perlu diapresiasi.
"Namun lebih bagus kiranya jika pemerintah mendorong agar internet gratis bisa diterapkan secara masif. Skema kerja sama pemerintah dengan operator selular perlu dibicarakan secara cermat untuk hal ini," ujar Sukamta.
Selanjutnya, menurut Sukamta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo juga harus menjamin agar kecepatan internet di Indonesia tidak terdampak signifikan. Internet di Indonesia juga kemungkinan besar bisa berpotensi melambat. Pemerintah perlu antisipasi sejak dini, misalnya dengan menambah kuota supaya traffic internet masih bisa tertangani.
"Hal ini perlu perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat sudah mau mematuhi pemerintah untuk stay at home, tapi kebobolan di anggaran penggunaan pulsa internet. Jangan sampai juga internet jadi lemot," tutup Sukamta. (OL-6)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved