Kemenhub Tegaskan tidak Akan Revisi Permenhub No 18/2020

JURU bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menekankan pemerintah tidak akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 18 Tahun 2020.

Namun, pemerintah akan mengikuti ketentuan pada kesepakatan antara Kemenhub dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengaturan sepeda motor, harus mengikuti ketentuan sesuai pasal 11 ayat 1c pada Permenhub No 18/2020. Isinya, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang.

Sementara itu, untuk ketentuan khusus yang terdapat pada klausul 1c dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) usai melakukan kajian terhadap daerahnya masing-masing.

Baca juga: Siapkan Strategi untuk Masyarakat Terkena PHK Akibat Covid-19

“Tidak ada revisi Permenhub 18/2020. Sudah disepakati dengan Kemenkes untuk mengikuti ketentuan sesuai pasal 11 ayat 1c,” jelas Adita kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).

Adapun untuk klausul pasal 11 ayat 1d yang menyebutkan dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, disepakati keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketentuan menyebutkan Pemda akan melakukan kajian terhadap, antara lain, kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya.

Kemenhub menegaskan kembali ayat 1d tersebut bertujuan memberikan ruang hukum apabila ada kebutuhan untuk melayani masyarakat dan kepentingan pribadi. Maka sepeda motor bisa mengangkut penumpang. Adapun ketentuan tersebut akan diturunkan dalam peraturan daerah masing-masing yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ayat 1d itu untuk memberikan ruang jika memang ada kebutuhan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang. Semua ketentuannya akan diturunkan dalam peraturan daerah masing-masing, provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah PSBB,” tandasnya. (OL-1)