Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) mulai April hingga Desember 2020 menjadi setiap bulan, dari rencana awal empat kali dalam setahun. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dampak wabah covid-19 bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
“Mulai pertengahan April tahun ini, KPM dapat mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelum ada wabah, rencananya diberikan pada Januari, April, Juli, dan Oktober,” ungkap Menteri Sosial Juliari P Batubara pada keterangan resmi kemarin.
Tujuan perubahan jadwal penyaluran itu agar selama pandemi korona keluarga prasejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhannya.
Pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta dari 9,2 juta KPM. Penambahan itu merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kemensos yang bersumber dari data yang dimutakhirkan setiap pemerintah daerah.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menyatakan seluruh jajarannya bersama pemda, Himbara, dan SDM PKH di seluruh Indonesia siap untuk merealisasikan pencairan PKH tiap bulan tersebut.
Menurut Pepen saat ini Kementerian Sosial memiliki lebih dari 38 ribu petugas yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung ribuan agen bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
Kemensos juga terus memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan untuk warga DKI Jakarta yang terdampak covid-19. Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Gedung Convention TMPN Kalibata.
Ketua Tagana DKI Jakarta Johnny Marlen Siahaan kemarin mengatakan pihaknya menyediakan 6.000 porsi makanan siap saji, masing-masing untuk makan pagi dan siang. Diakui, dapur umum ini terkadang harus berhadapan dengan kelangkaan bahan masakan. “Misalnya, daging kosong. Lantas kami mencari bahan pengganti seperti nuget, sosis, atau rolade,” pungkasnya.(Bay/Ifa/H-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved