Presiden Perkuat Gugus Tugas Covid-19

PRESIDEN Joko Widodo memperkuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus korona atau Covid-19 dengan memunculkan tiga sistem baru yakni organisasi responsif, modal finansial dan reaksi cepat di dalam satuan tersebut.

Penguatan yang dituangkan ke dalam dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 itu diharapkan dapat membuat gugus tugas memiliki struktur dan cara kerja yang sesuai dengan perkembangan situasi terkini.

Dengan munculnya sistem organisasi responsif, gugus tugas kini memiliki Anggota Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Struktur tersebut diisi 27 elemen yang terdiri dari para menteri dan unsur-unsur kelembangaan seperti Kepala BIN, Kepala BPOM, KSP serta beberapa gubernur.

Baca juga: Polri: Masyarakat yang Tetap Berkerumun Akan Dipidanakan

Penguatan gugus tugas juga dilakukan dengan menciptakan sistem modal finansial. "Sekarang, mekanisme anggaran yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah akan dijabarkan lebih terperinci dan detail, termasuk realokasi anggaran kementerian dan lembaga untuk penanganan wabah Covid-19," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman melalui keterangan resmi, Senin (23/3).

Sebagaimana diketahui, realokasi anggaran diharapkan mampu menunjang kebutuhan dalam penanganan Covid-19 dan upaya mempertahankan daya tahan sosial ekonomi masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Poin penguatan terakhir yakni reaksi cepat. Sistem tersebut dimunculkan untuk mendukung upaya percepatan impor barang terutama alat-alat kesehatan.

Mekanisme reaksi cepat dimulai dengan pemberian mendat pengecualian perizinan tata niaga impor oleh kementerian teknis kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

"Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 atau pejabat lain yang ditunjuk nantinya bisa menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang dapat disampaikan secara online, terutama menyangkut alat-alat kesehatan," jelas Fadjroel.(OL-4)