Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Mayoritas publik yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan pandemi virus korona (covid-19) di Indonesia.
Hal itu terungkap dari hasil survei Jurnalisme Presisi bertema Isu Virus Corona di Indonesia yang digelar Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer yang diterima Media Indonesia.
Baca juga: Terbukti Sembuhkan Covid-19, Stempel Hoaks Obat Klorokuin Dicabu
Survei melibatkan 400 responden di tujuh provinsi di Indonesia pada 10-16 Maret. Tuju provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra, Utara dan Sulawesi Selatan. Pengambilan responden adalah quota & purposive sampling. Survei yang dilakukan dengan wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner ini memiliki margin of error sebesar ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga: Jakarta Darurat Covid-19, Anies Jamin Stok Bahan Pokok Aman
Dari survei itu, 64,3% publik yakin dengan kemampuan pemerintah. Adapun yang tidak yakin hanya 35,7%. Keyakinan publik ke pemerintah antara lain karena penanganannya bagus (33,9%), percaya terhadap kinerja pemerintah (24,4%), pemerintah serius menangani pencegahan virus corona (14%), pemerintah cepat tanggap (6,3%), sudah tahu cara penangannya (5,4%).
Baca juga: Soal Voice Note Pasien Anestesi RSHS Meninggal: Hoaks
Adapun yang tidak memercayai beralasan karena pasien semakin bertambah banyak (42%), penyebarannya sangat cepat (23,7%), peralatan pendeteksi masih terbatas (11,8%), penanganannya belum maksimal (6,5%), Indonesia terlalu santai menangani virus corona (5,9%).
Mayoritas responden (58,8%) mempercayai kalau masyarakat memiliki peran paling besar dalam upaya mengatasi penyebaran covid-19. Adapun yang melihat peran pemerintah pusat (23%), pihak kesehatan (14,8%), pemerintah daerah (3,5%).
Secara umum, dalam penanganan covid-19, responden melihat pencegahan virus itu berangkat dari diri sendiri (18%), menjaga kebersihan & lingkungan (13%), pemerintah penanggung jawab tertinggi (8%), berawal dari kesadaran sendiri (7,1%), mengurangi perkumpulan masyarakat (6,5%).
Hanya saja, mayoritas responden (56,3%) mengaku belum mendapatkan anjuran dari pihak pemeirntah (dinas kesehatan) dalam upaya pencegahan covid-19. Selebihnya (43,7%) yang mengaku sudah mendapatkan anjuran dari dinas kesehatan.
Mayoritas responden (99,7%) mengaku tidak panic buying dengan berbelanja stok makanan berlebihan. Hanya 0,3% responden yang mengaku berbelanja atau menyimpan lebih banyak stok makanan/bahan makanan. Alasannya adalah hanya buat persediaan (100%).
Mayoritas publik (97,5%) juga pernah mendengar mengenai covid-19. Hanya 2,5% responden yang mengaku tidak mengetahui.
Adapun yang telah mengetahui pemberitaan seputar covid-19, sebanyak 68% mengaku sangat khawatir atauu cukup khawatir dan 32% yang tidak terlalu khawatir atau tidak khawatir.
Kekhawatiran publik karena penularannya sangat mudah (46,8%), covid–19 dapat menyebabkan kematian (17,8%), takut terinfeksi virus corona (8,5%), belum ada obat atau vaksin corona (7,5%). Sementara alasan publik tidak khawatir ialah sudah tahu cara pencegahannya (32,8%), menjaga kesehatan dan kebersihan (28,9%), jumlah yang tertular masih sedikit (19,5%), lokasi jauh dari wilayah terkena dampak (7,8%).
Survei itu juga menelurkan sejumlah rekomendasi.
Mayoritas publik sudah paham tata cara pencegahan covid–19 (78,8%). Namun masih cukup banyak yang belum paham (21,2%). Temuan ini mengindikasikan masih perlunya tindakan pemerintah untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang tata cara pencegahan covid-19 khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Apalagi lebih dari separuh responden (56,3%) menilai belum ada anjuran pihak pemerintah (dinas kesehatan) untuk mencegah covid-19.
Melihat sebanyak 19,6% jawaban responden tentang tata cara pencegahan covid-19 yaitu membatasi kontak dengan kerumunan/penderita batuk/demam menunjukkan pentingbya iklan layanan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan seyogianya meletakkan poin social distancing pada peringkat satu. Atau dibuat iklan tersendiri di mana frekuensi tayangnya lebih besar, mengingat social distancing adalah kunci memutus mata rantai infeksi covid-19.
Dalam mengatasi covid–19, mayoritas responden (58,8%) menjawab masyarakat itu sendiri yang paling berperan. Hal ini menunjukkan pemerintah perlu melibatkan dan memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya mengatasi covid-19. (X-15)
Dengan kualitas saksi yang sangat amburadul, dan dengan ketegasan MK yang luar biasa, dapat dipastikan bukti dan saksi dari BPN 02 mentah dan tuntutan akan ditolak seluruhnya.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara sahabat.
Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di TPS 29 dekat kediaman Wakil Ketua Umum PAN yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Pembangunan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan diselesaikan pada bulan September mendatang atau sebelum pelantikan Presiden 2019-2024.
Peniadaan agenda Car Free Day guna mengantisipasi gangguan kamtibmas saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Aktivis medsos tersebut membagikan lebih dari 20 set foto pasangan Presiden dan Wapres Jokowi-Amin ke SMU Yappenda dan PKBM 04 Pademanangan, Jakarta Utara
Sebagaimana diketahui, Zainudin yang juga merupakan kader Golkar mengisyaratkan mundur dari kabinet setelah terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.
Kabinet Jokowi babak kedua, butuh menyeimbangkan antara kerja dan komunikasi atas kinerja.
Kemampuan implementasi itu membutuhkan leadership sekaligus kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.
Stabilitas politik domestik yang lebih kuat dengan bersatunya koalisi besar Indonesia diharapkan membawa soliditas dalam implementasi kebijakan ekonomi yang lebih market friendly.
Komposisi profesional dan parpol sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya. "Kira-kira 60:40 atau 50:50, kira-kira itu."
Arahan khusus disampaikan Jokowi saat memperkenalkan 12 wamen. Mulai dari perjanjian dagang, pengawasan infrastruktur hingga promosi wisata. (X-15)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved