Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Mayoritas publik yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan pandemi virus korona (covid-19) di Indonesia.
Hal itu terungkap dari hasil survei Jurnalisme Presisi bertema Isu Virus Corona di Indonesia yang digelar Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer yang diterima Media Indonesia.
Baca juga: Terbukti Sembuhkan Covid-19, Stempel Hoaks Obat Klorokuin Dicabu
Survei melibatkan 400 responden di tujuh provinsi di Indonesia pada 10-16 Maret. Tuju provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra, Utara dan Sulawesi Selatan. Pengambilan responden adalah quota & purposive sampling. Survei yang dilakukan dengan wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner ini memiliki margin of error sebesar ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga: Jakarta Darurat Covid-19, Anies Jamin Stok Bahan Pokok Aman
Dari survei itu, 64,3% publik yakin dengan kemampuan pemerintah. Adapun yang tidak yakin hanya 35,7%. Keyakinan publik ke pemerintah antara lain karena penanganannya bagus (33,9%), percaya terhadap kinerja pemerintah (24,4%), pemerintah serius menangani pencegahan virus corona (14%), pemerintah cepat tanggap (6,3%), sudah tahu cara penangannya (5,4%).
Baca juga: Soal Voice Note Pasien Anestesi RSHS Meninggal: Hoaks
Adapun yang tidak memercayai beralasan karena pasien semakin bertambah banyak (42%), penyebarannya sangat cepat (23,7%), peralatan pendeteksi masih terbatas (11,8%), penanganannya belum maksimal (6,5%), Indonesia terlalu santai menangani virus corona (5,9%).
Mayoritas responden (58,8%) mempercayai kalau masyarakat memiliki peran paling besar dalam upaya mengatasi penyebaran covid-19. Adapun yang melihat peran pemerintah pusat (23%), pihak kesehatan (14,8%), pemerintah daerah (3,5%).
Secara umum, dalam penanganan covid-19, responden melihat pencegahan virus itu berangkat dari diri sendiri (18%), menjaga kebersihan & lingkungan (13%), pemerintah penanggung jawab tertinggi (8%), berawal dari kesadaran sendiri (7,1%), mengurangi perkumpulan masyarakat (6,5%).
Hanya saja, mayoritas responden (56,3%) mengaku belum mendapatkan anjuran dari pihak pemeirntah (dinas kesehatan) dalam upaya pencegahan covid-19. Selebihnya (43,7%) yang mengaku sudah mendapatkan anjuran dari dinas kesehatan.
Mayoritas responden (99,7%) mengaku tidak panic buying dengan berbelanja stok makanan berlebihan. Hanya 0,3% responden yang mengaku berbelanja atau menyimpan lebih banyak stok makanan/bahan makanan. Alasannya adalah hanya buat persediaan (100%).
Mayoritas publik (97,5%) juga pernah mendengar mengenai covid-19. Hanya 2,5% responden yang mengaku tidak mengetahui.
Adapun yang telah mengetahui pemberitaan seputar covid-19, sebanyak 68% mengaku sangat khawatir atauu cukup khawatir dan 32% yang tidak terlalu khawatir atau tidak khawatir.
Kekhawatiran publik karena penularannya sangat mudah (46,8%), covid–19 dapat menyebabkan kematian (17,8%), takut terinfeksi virus corona (8,5%), belum ada obat atau vaksin corona (7,5%). Sementara alasan publik tidak khawatir ialah sudah tahu cara pencegahannya (32,8%), menjaga kesehatan dan kebersihan (28,9%), jumlah yang tertular masih sedikit (19,5%), lokasi jauh dari wilayah terkena dampak (7,8%).
Survei itu juga menelurkan sejumlah rekomendasi.
Mayoritas publik sudah paham tata cara pencegahan covid–19 (78,8%). Namun masih cukup banyak yang belum paham (21,2%). Temuan ini mengindikasikan masih perlunya tindakan pemerintah untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang tata cara pencegahan covid-19 khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Apalagi lebih dari separuh responden (56,3%) menilai belum ada anjuran pihak pemerintah (dinas kesehatan) untuk mencegah covid-19.
Melihat sebanyak 19,6% jawaban responden tentang tata cara pencegahan covid-19 yaitu membatasi kontak dengan kerumunan/penderita batuk/demam menunjukkan pentingbya iklan layanan masyarakat oleh Kementerian Kesehatan seyogianya meletakkan poin social distancing pada peringkat satu. Atau dibuat iklan tersendiri di mana frekuensi tayangnya lebih besar, mengingat social distancing adalah kunci memutus mata rantai infeksi covid-19.
Dalam mengatasi covid–19, mayoritas responden (58,8%) menjawab masyarakat itu sendiri yang paling berperan. Hal ini menunjukkan pemerintah perlu melibatkan dan memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya mengatasi covid-19. (X-15)
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved