Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berkomitmen mengentaskan masalah kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan 0% untuk kategori penduduk sangat miskin (extreme poverty) pada 2024.
Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, tingkat kemiskinan masih di level 11,22%. Pada 2019, angka itu merosot menjadi 9,22% atau sebanyak 24,7 juta jiwa.
Dari total tersebut, sebanyak 9,9 juta jiwa tergolong kategori sangat miskin. Golongan itu yang kini diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah.
Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 9,22 Persen
"Kita bisa fokus menangani terlebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini. Oleh karena itu, data mereka harus akurat, sehingga program yang dibuat bisa tepat sasaran," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan, Senin (4/3).
Sejumlah program, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, harus terintegrasi. Sehingga, bisa mengangkat pendapatan masyarakat yang tergolong sangat miskin.
"Program CSR BUMN dan swasta juga semua harus diarahkan ke golongan ini terlebih dulu. Kalau bisa dilakukan konsolidasi, angka 0% bisa kita capai," tandas Jokowi.(OL-11)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved