Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menunjukkan masih terdapat 19 juta orang yang masih melakukan buang air besar sembarangan di Indonesia dan berdampak buruk terhadap kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, akses sanitasi dan air minum masih sulit didapatkan masyarakat tidak mampu dan sangat miskin.
Kebutuhan akan air bersih itu merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang dicanangkan PBB. Salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi TPB itu ialah lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Hal itu mengemuka dalam lokakarya pendayagunaan ZISWAF untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang air minum dan sanitas yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta, 26-27 Februari.
Komisioner Baznas Nana Mintarti mengatakan, lokakarya juga digelar untuk menjawab tantangan dalam pencapaian target pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi serta arah kebijakan lembaganya dalam mendukung pencapaian target SDGs maupun hasil studi tentang ZISWAF sebagai alternatif pembayaran sanitasi.
"Konteks zakat yang diperuntukan bagi fakir miskin dan isu yang terkait dengan air dan sanitasi sangat berkaitan erat dengan kemiskinan, pastinya tidak salah jika Baznas juga harus berperan dalam hal ini," kata Nana dalam keterangan tertulisnya.
Nana mengatakan, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang medukung pemanfaatan ZISWAf untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat miskin.
Baca juga : Industri dan Perguruan Tinggi Dukung Yogyakarta Wujudkan SDGs
Hal itu diyakini dapat meningkatkan derajat hidup para mustahiq (yang berhak menerima dana tersebut, khususnya masyarakat miskin) sehingga upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal ditengah keterbatan anggaran.
Bappenas mencatat, secara nasional dibutuhkan dana yang besar untuk penanganan akses air dan sanitasi ini yang diperkirakan sekitar Rp160,1 triliun berbagai skema pembiayaan baik anggaran pemerintah maupun non-pemerintah.
Kementerian PPN/Bappenas melalui Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) terus mendorong sinergi antar pihak termasuk salah satunya dengan Lembaga Keagaamaan untuk pendayagunaan ZISWAF.
Dana ZISWAF berpotensi mencapai Rp421 triliun atau 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berperan penting dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Kasubdit Sanitasi Direktorat Perkotaan Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas Laisa Wahanudin mengungkapkan. target nasional pada 2020-2024 sebanyak 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 90% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak dan aman.
"Pencapaian target air minum dan sanitasi dalam RPJMN 2020-2024 akan mendukung percepatan pencapaian tujuan 6 dari TPB/SDGs, penurunan prevalensi anak stunting yang disebabkan kualitas air dan sanitasi buruk, serta mengamankan kualitas air minum," pungkasnya. (RO/OL-7)
PT Uni-Charm Indonesia Tbk., melalui lini bisnisnya Uni-Charm Pet Indonesia, menggelar acara Kiwi British Cat Fan Meowting.
Makanan siap saji yang dimasak dalam jumlah besar memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kontaminasi, terutama oleh mikroorganisme patogen.
PENDIRI Mayapada Group sekaligus Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk, Dato' Sri Tahir, menghadiri pertemuan khusus bersama Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates
SANITASI yang baik mencegah potensi risiko penyakit akibat lingkungan yang buruk dan makanan yang tidak layak konsumsi. Hal ini diterapkan oleh petugas yang melayani jemaah haji asal Indonesia
SUB Holding PTPN IV PalmCo tengah membangun 7 fasilitas air bersih di berbagai daerah terpencil di Indonesia sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
SANITASI masih menjadi masalah di Kabupaten Dompu, NTB. Terdapat 6.938 kepala keluarga (KK) yang hidup dengan jamban tidak layak. Angka tersebut setara dengan 10,83% dari jumlah KK Dompu
Indonesia merupakan kiblat ideal dalam regulasi zakat karena mampu menyeimbangkan peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.
Di tengah tantangan ekonomi global, zakat harus diposisikan sebagai strategic leverage. Ia bukan hanya solusi bagi umat Islam, melainkan best practice yang bisa diadopsi
Baznas, termasuk Baznas Provinsi, dan Bazmas Kabupaten/Kota, dibina dan diawasi oleh Kementerian Agama. Artinya, Baznas tidak memiliki kekuasaan absolut.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun integrasi ekosistem zakat yang melibatkan Banzas dan berbagai lembaga zakat lainnya secara selaras
Baznas RI menargetkan pengumpulan 7.000 ekor setara doka (domba dan kambing) senilai Rp21 miliar, yang akan didistribusikan ke 34 provinsi dan menjangkau 105.000 mustahik.
Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved