Indonesia Berharap Jemaah yang Telanjur Tetap Diizinkan Umroh

BERDASARKAN arahan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah melaksanakan rapat koordinasi untuk merespon keputusan Kerajaan Arab Saudi terkait penghentian sementara izin masuk bagi jemaah umrah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Rapat yang dihadiri Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Peruhubungan, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari Angkasa Pura I dan II menghasilkan sejumlah keputusan.

Pertama, Indonesia memahami keputusan Kerajaan Arab Saudi terkait penghentian sementara, izin masuk untuk pelaksanaan umrah dan atau ziarah. Khususnya ke Masjid Nabawi.

"Dua, pemerintah Indonesia memahami keputusan itu diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar terutama jamaah umrah dan ziarah," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Ketiga, lanjut Muhadjir, Indonesia telah melakukan kominikasi agar jemaah yang melakukan ibadah dapat melakukan ibadah dan ziarahnya.

"Agar yang sudah terlanjut atau akan mendarat supaya diizinkan untuk mrlanjutkan ibadah ataupun ziarah," tambahnya.

Adapun, Muhadjir belum dapat memastikan sampai kapan Arab Saudi akan memberlakukan aturan tersebut. Selanjutnya Muhadjir menyebut, setelah rapat ini, akan dilaksanakan rakor lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi calon jamaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi, dan hotel maupun visa.

Seperti diketahui, untuk sementara, Arab Saudi menghentikan kegiatan umrah serta pengeluaran visa bagi warga negara asing. Hal itu terungkap dalam keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menolak pelancong dari negara-negara tempat virus korona mewabah. (OL-4)