Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead berharap masyarakat mewaspadai terjadinya kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang parah.
“Menurut prakiraan BMKG, sejumlah provinsi mengalami kemarau panjang. Riau mungkin harus paling serius, karena ada 7 bulan kering, Sumatera Selatan ada 5 bulan kering, dan Jambi ada 3 bulan kering. Ini harus diwaspadai,” katanya kepada wartawan usai audiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jumat (14/2).
Nazir menjelaskan terjadinya karhutla sangat dipengaruhi oleh cuaca. Apabila kemarau yang terjadi dalam setahun begitu panjang, risiko karhutla-nya semakin besar. Apalagi saat ini terjadi fenomena perubahan iklim yang menyebabkan adanya perubahan cuaca yang ekstrem. “Jadi upaya kita untuk mengatasi karhutla juga dinamis,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak semakin besarnya potensi kebakaran lahan, BRG berusaha membasahi lahan gambut untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul. “Kalau lahannya basah, gambut terbakar lebih sulit. Walaupun terbakar hanya lapisan atas, jadi pemadam yang bisa lebih cepat karena bawahnya masih basah,” jelasnya.
Terkait dengan audiensi, Nazir mengungkapkan, Wapres Ma’ruf meminta restorasi gambut tidak hanya semata-mata membahas ekologi dan alam, tetapi juga sikap perilaku masyarakat. Menurut Nazir, Wapres meminta agar masyarakat semakin peduli dengan gambut dan menyesuaikan kegiatan ekonominya dengan kaidah-kaidah ekologi lahan gambut.
"Jadi upaya kita mengajak berbagai tokoh masyarakat. Apakah itu cendekiawa, apakah itu tokoh agama, Apakah itu tokoh masyarakat lainnya, itu diapresiasi oleh beliau,” ujarnya.
Nazir menjelaska, Wapres meminta upaya penyelamatan lahan gambut melalui program restorasi harus dilanjutkan. “Beliau (Wapres) juga berharap kegiatan restorasi gambutnya dilanjutkan dan kelembagaannya nanti dibahas,” pungkasnya. (M-4)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Ada 11 provinsi yang masuk dalam kategori siaga darurat karhutla. Jumlah titik panas hingga 12 September 2023 secara nasional ialah 4.138 titik.
PROYEK-proyek pembangunan dan restorasi yang dilaksanakan Badan Restotasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sejak 2017 diminta untuk dievaluasi, menyusul banyaknya kegagalan program di lapangan.
Dalam rehabilitasi mangrove dan gambut, Indonesia telah memiliki regulasi lengkap. Mulai dari Perpres nomor 73 tahun 2012, Nomor 57 tahun 2016 hingga membentuk BRGM.
Menteru LHK Siti Nurbaya meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerja sama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
KEPALA Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono mengungkapkan, pihaknya menyiapkan empat skema pendanaan untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove.
Restorasi gambut dilakukan di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved