Tidak Lapor Penggunaan BOS, Sekolah Kena Sanksi

SEKOLAH akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan penggunaan anggaran melalui portal BOS.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah (PAUD Dikdasmen) Harris Iskandar menegaskan, setiap sekolah diwajibkan untuk membuat laporan penggunaan anggaran BOS lewat portal.

"Itu sanksinya kan langsung jadi kalau sekolah tidak melaporkan, di BOS online, dia tidak bisa dapat tahap ketiganya. Itu salah satu," kata Harris, Selasa (11/2).

Harris mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuat sanksi lain apabila kebijakan ini tidak berjalan dengan efektif.

"Kita lihat dulu, selama ini kan yang mengikuti aturan lapor juga belum 100%. Oleh karena itu kita coba nih, kamu nggak akan dapet lho tahap tiga kalau nggak lapor. Nanti kalo ini tidak efektif, kita cari cara lain," imbuhnya.

Terkait kemungkinan terjadinya kecurangan antara kepala sekolah dengan pemerintah daerah dalam hal penggunaan dana, Harris enggan berkomentar banyak.

Dia hanya menuturkan bahwa ke depan, Kemendikbud terus berupaya agar penyaluran dan penggunaan dana tersebut dapat semakin transparan dan akuntabel.

"Kalau berasumsi saya tidak bisa. Jadi kita buat sistemnya sudah online, bahkan nantinya seperti platform itu kita bisa memonitor uangnya digunakan untuk apa saja kalau audah cashless semuanya. Nanti itu seperti platform fintech sekarang, kamu punya uang sejuta saya kasih ke kamu, kamu belanja apa saja saya tahu. Itu sudah semakin sangat transparan," tegasnya.

Kemendikbud pun menilai, kemampuan para kepala sekolah dalam mengelola dana BOS saat ini sudah baik. Dan pihaknya mengaku akan terus berupaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam managemen.

"Ada pembinaan yang terus menerus dari berbagai pihak. Tentu yang paling utama pembinaan di daerah kita juga melakukan dengan manajemen berbasis sekolah," tandasnya. (OL-2)