WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah meminta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung lebih diperketat, terutama melakukan penyaringan terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.
“Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal,” tegasnya di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, kalau perlu dilakukan screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti ujian selanjutnya. Hal ini penting, kata dia, mengingat ada banyak kasus dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikal belakangan ini.
“Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau ASN terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini,” kata Gus Yaqut, yang juga Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut mengatakan, banyak ASN tidak setuju dengan ideologi Pancasila namun setuju dengan ideologi Islam. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara, daripada NKRI.
Baca Juga: Momentum Pers Melawan Hoak
“Memang mayoritas PNS masih memilih Pancasila dan NKRI, namun ini potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada aparatur negara. Ini berbahaya. Sebab itu, harus ada antisipasi, sistem seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja,” ungkap Gus Yaqut.
Seperti diberitakan, survei Alvara membeberkan hasil sebanyak 19,4% PNS lebih memilih ideologi lain, yakni Islam, jika dibandingkan dengan Pancasila dan sebanyak 22,2% setuju dengan konsep khilafah. (OL-14)
