Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bergerak untuk mengonsolidasikan penelitian di 329 lembaga riset di kementerian/lembaga. Gerak cepat BRIN diperlukan dalam mengatasi ketertinggalan riset di Indonesia.
"Saya minta BRIN mampu mengidentifikasi topik riset strategis yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN harus segera mengagendakan agenda riset strategis nasional," ucap Jokowi saat membuka Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, kemarin.
Presiden mencontohkan produksi energi bioetanol Indonesia yang tertinggal dari Brasil. Negara itu kini telah menerapkan bioetanol 100%, sedangkan Indonesia baru mencapai 30% (B-30). "Saya ingin kita tidak kalah dari Brasil," cetus Jokowi.
Dengan potensi jutaaan liter minyak sawit untuk biodiesel, lahan sawit seluas 13 juta hektare dengan produksi 60 juta ton per tahun, Presiden optimistis Indonesia juga bisa menuju B-40, bahkan B-100.
"Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita punya banyak pakar dan ahli hebat," jelas Presiden.
Masih banyak bidang riset dan inovasi lain seperti pangan, farmasi, pertahanan, dan teknologi informasi yang bisa digenjot.
Untuk mengonsolidasikan riset nasional, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis.
"Kemenristek/BRIN akan fokus pada litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna substitusi impor sekaligus peningkatan TKDN, pendekatan nilai tambah dan penguasaan teknologi baru atau wellfare technology," ujar Bambang.
Salah satunya ialah pengembangan obat modern asli Indonesia berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati. "Yang mau kita dorong obat yang memang nantinya sudah melalui uji klinis," katanya.
Pasalnya, saat ini, mayoritas bahan baku obat dan alat kesehatan masih diimpor. "Dukungan insentif pajak akan diberikan pada obat-obat di dalam negeri untuk masuk ke daftar obat yang dibiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ucapnya.
Lakukan kolaborasi
Selain meminta BRIN segera mengonsolidasikan agenda riset, Presiden memerintahkan BRIN untuk mengonsolidasikan anggaran riset sebesar Rp27 triliun yang masih tercecer di 329 unit riset di K/L.
"(Konsolidasi) dulu yang diselesaikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik. Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari," tegas Presiden.
Sebagai solusi, Presiden minta lembaga riset pemerintah berkolaborasi dengan swasta/dunia usaha, begitu juga sebaliknya. Presiden juga menyinggung minimnya dukungan dana bantuan dari BUMN Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk pengembangan katalis yang dilakukan tim dari ITB.
Menperin Agus Gumiwang mengatakan industri menyambut positif penggenjotan riset ke depan seusai terbitnya insentif pengurangan pajak hingga 300%. Namun, konsistensi kebijakan di lapangan jadi penentunya. (Ant/H-2)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
SEPERTI hujan di tengah hari, ketika mendengar dilantiknya Prof Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved