Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bergerak untuk mengonsolidasikan penelitian di 329 lembaga riset di kementerian/lembaga. Gerak cepat BRIN diperlukan dalam mengatasi ketertinggalan riset di Indonesia.
"Saya minta BRIN mampu mengidentifikasi topik riset strategis yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN harus segera mengagendakan agenda riset strategis nasional," ucap Jokowi saat membuka Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, kemarin.
Presiden mencontohkan produksi energi bioetanol Indonesia yang tertinggal dari Brasil. Negara itu kini telah menerapkan bioetanol 100%, sedangkan Indonesia baru mencapai 30% (B-30). "Saya ingin kita tidak kalah dari Brasil," cetus Jokowi.
Dengan potensi jutaaan liter minyak sawit untuk biodiesel, lahan sawit seluas 13 juta hektare dengan produksi 60 juta ton per tahun, Presiden optimistis Indonesia juga bisa menuju B-40, bahkan B-100.
"Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita punya banyak pakar dan ahli hebat," jelas Presiden.
Masih banyak bidang riset dan inovasi lain seperti pangan, farmasi, pertahanan, dan teknologi informasi yang bisa digenjot.
Untuk mengonsolidasikan riset nasional, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis.
"Kemenristek/BRIN akan fokus pada litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna substitusi impor sekaligus peningkatan TKDN, pendekatan nilai tambah dan penguasaan teknologi baru atau wellfare technology," ujar Bambang.
Salah satunya ialah pengembangan obat modern asli Indonesia berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati. "Yang mau kita dorong obat yang memang nantinya sudah melalui uji klinis," katanya.
Pasalnya, saat ini, mayoritas bahan baku obat dan alat kesehatan masih diimpor. "Dukungan insentif pajak akan diberikan pada obat-obat di dalam negeri untuk masuk ke daftar obat yang dibiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ucapnya.
Lakukan kolaborasi
Selain meminta BRIN segera mengonsolidasikan agenda riset, Presiden memerintahkan BRIN untuk mengonsolidasikan anggaran riset sebesar Rp27 triliun yang masih tercecer di 329 unit riset di K/L.
"(Konsolidasi) dulu yang diselesaikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik. Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari," tegas Presiden.
Sebagai solusi, Presiden minta lembaga riset pemerintah berkolaborasi dengan swasta/dunia usaha, begitu juga sebaliknya. Presiden juga menyinggung minimnya dukungan dana bantuan dari BUMN Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk pengembangan katalis yang dilakukan tim dari ITB.
Menperin Agus Gumiwang mengatakan industri menyambut positif penggenjotan riset ke depan seusai terbitnya insentif pengurangan pajak hingga 300%. Namun, konsistensi kebijakan di lapangan jadi penentunya. (Ant/H-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
SEPERTI hujan di tengah hari, ketika mendengar dilantiknya Prof Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved