Menteri LHK: 225 Kebun Bibit Desa Siap Hijaukan Bogor dan Lebak

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menegaskan, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menghijaukan kembali lahan atau area yang rusak terdampak bencana di wilayah Bogor dan Lebak, sebanyak 225 Kebun Bibit Desa (KBD) disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Sebanyak 100 KBD akan dibentuk di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan 125 di Lebak, Banten. Bibit tanaman dari 225 KBD tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk ditanam sehingga terjadi pemulihan alam dan bentang alam hijau kembali di Bogor dan Lebak.

"Terjadinya bencana banjir dan longsor menegaskan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan terutama bentang alam yang cukup serius, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, menjadi tekad pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, usai meninjau kebun bibit di Desa Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu petang (11/1).

Kebun Bibit Desa Gunung Kencana saat ini memiliki 60 ribu batang bibit, terdiri dari sengon dan jengkol, serta menyusul jenis durian dan akar wangi atau vetiver.  

"Tanaman tebing akar wangi diuji cobakan pada tebing-tebing setinggi 2-4 meter yang ada di sekeliling kebun bibit pada bentang alam perbukitan Desa Gunung Kencana tersebut," kata Menteri Siti Nurbaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Husni Hasan melaporkan lahan kritis luasnya 4.000 hektare.

Sementara itu, KLHK menargetkan untuk menghijaukan lahan kritis seluas 2.500 hektare di di Taman Nasonal Gunung Halimun Salak (TNGHS) Lebak dan Bogor dengan dana dari APBN yang dilaksanakan dalam 2-3 bulan.

"Dimulai Januari ini segera setelah akses mobilisasi pulih pasca bencana," ungkap Siti Nurbaya terkait rencana penghijaukan lahan kritis di Lebak dan Bogor.

Dukungan dana korporat

Kebutuhan penghijauan juga dapat didukung dari dana korporat yang bekerja dalam upaya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang sesuai PP Nomor 78 Tahun  2010. Juga bisa diupayakan dari dana  Corporate Social Responsibility korporat. Skema-skema tersebut sedang dianalisis KLHK saat ini. 

"Tapi yang jelas dari dana APBN sudah bisa mencakup 225 kebun bibit desa di Lebak dan Bogor (kawasan TNGHS) dengan sedikitnya masing-masing 60 ribu bibit atau semuanya menjadi 13,5 juta bibit yang dapat menanami sedikitnya 19.300 hektare," terang Menteri LHK.

Dalam upaya penghijauan lahan kritis di wilayah Bogor dan Lebak, Dirjen Konservasi KLHK akan melakukan penataan secara zonasi peruntukan kawasan sehingga upaya pehijauan menjadi jelas peruntukan dan pembatasan-pembatasannya. 

Baca juga : Cegah Longsor dan Banjir, KLHK Segera Hijaukan Lebak dan Bogor

Selain  upaya penghijauan, dan zonasi wilayah konservasi, KLHK juga melakukan investigasi terkait kerusakan alam di Taman Nasional Gunung Halimun–Salak (TNGHS), terutama dari aktivitas perambahan hutan dan penambangan tanpa izin baik korporat  maupun masyarakat, serta praktek penambangan korporat yang buruk.

"Kami sudah pelajari dokumennya, dan para direktorat jenderal KLHK terkait sudah ditugaskan turun langsung ke lapangan yaitu Dirjen Konservasi, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Dirjen Penegakan Hukum," ujar Menteri  LHK. 

Ia menambahkan bahwa tidaklah sederhana dalam hal urusan dengan penegakan hukum atau law enforcement. Pasalnya ketika upaya penataan penambangan tanpa izin atau peti secara hukum di tengah masyarakat, juga harus mencarikan alternatif bagi mata pencaharian para penambang tradisonal. 

"Harus ada transformasi kegiatan masyarakat. Saya melihat bahwa hutan sosial menjadi alternatif. Semua itu kita pikirkan dan segera dibahas rencana operasionalnya. Kompleksitas persoalan di lapangan, terus kita  uraikan satu persatu dan diselesaikan secara terukur," ujar Menteri Siti.(OL-09)