Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membangun persemaian modern di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Hal tersebut diutarakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat meninjau Permanen di Bukit Merdeka, Samboja, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Persemaian tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 120 hektare dari hasil survei dan lokasinya akan berada di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani 1.
Sementara itu, untuk kapasitas produksi bibit, direncanakan sebesar 15 juta bibit per tahun yang meliputi tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi purpose tree species dan tanaman eksotik.
Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi tersebut juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia serta berfungsi sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.
"KLHK telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 milliar pada 2020 guna membangun persemaian modern ini," ujar Menteri Siti seperti dikutip dari siaran pers resmi KLHK..
Rencana persemaian modern di Mentawir akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana persemaian seperti Germination Rooting Mother Plant House, Laboratorium Kultur Jaringan, Aclimatization Area, Shaded Area, Open Area, Pengolahan Media Tanam, serta Reservoar.
Selain itu, juga terdapat sarana pendukung persemaian meliputi kantor, mess, dan lain-lain.
"Refleksi Persemaian Modern ini sangat penting, karena menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia dalam pemindahan IKN ini sangat serius dalam pemulihan lingkungan," ucap Menteri Siti.
Menteri LHK meminta jajarannya untuk mencermati beberapa hal penting terkait teknis pembangunan IKN baru di antaranya terkait kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penyiapan areal lahan dalam kawasan hutan yang memang dibutuhkan untuk IKN.
Siti Nurbaya menegaskan bahwa lahan untuk IKN yang baru bukan dari hutan primer, melainkan lahan HTI. Adendum telah dilakukan pada PT. ITCHI Hutan Manunggal yang memiliki konsesi di wilayah yang akan dijadikan IKN.
"Ada adendum di ITCHI, ada kebutuhan negara, terhadap konsesi ini maka kita lakukan koreksi. Jangan lupa, bahwa di sana sudah ada aset, kita perlu mengatur segala operasional sehingga tidak ada yang terganggu," jelas Menteri LHK.
Siti Nurbaya menyatakan bahwa pemindahan IKN dilakukan dengan memerhatikan konservasi dan lanskap alami habitat asli.
Oleh sebab itu, dalam pembangunan infrastruktur IKN, Menteri LHK eminta harus memperhitungkan keberadaan satwa terutama orangutan dan bekantan.
Ia mencontohkan, infrastruktur seperti flyover jangan sampai mengganggu lintasan satwa. Pembangunan IKN, kata dia, harus juga memperhatikan keberlangsungan keaneka ragaman hayati.
"Saya sudah menyampaikan ketika Rapat Terbatas, dimana saja kantong-kantong satwa di lokasi IKN," ucap Siti Nurbaya. (Ind/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved