Solusi Teknologi dari Taiwan untuk Lingkungan

AJANG The UN Climate Change Conference (UNFCCC) COP25 di Feria de Madrid (Ifema), Madrid, Spanyol, menarik perhatian dunia. Sekitar 197 negara hadir, termasuk perwakilan dari Taiwan. Kehadiran Taiwan di UNFCCC ini merupakan tahun ke dua terlibat sebagai anggota tambahan karena bukan merupakan anggota PBB.

Meski merasa tidak adil karena bukan menjadi bagian dari delegasi resmi, Taiwan berharap bisa memberikan masukan bagi perubahan iklim.

"Karena masalah politik, kita tidak bisa berpartisipasi dan hanya sebagai technical observer. Kita mencoba dengan cara berbeda dan bisa bekerja sama sebagai rekan yang menyediakan solusi. Misalnya menyediakan sistem peringatan dini, teknologi energi tebarukan. Jadi kami memberikan cara berbeda membantu negara lain dalam isu perubahan iklim," ujar Deputy executive director office of energy and carbon reduction premier's office, Tze-Luen Alan Lin, kepada Media Indonesia di Feria de Madrid (Ifema), Madrid, Spanyol, Selasa (3/12).

Walau memiliki keterbatasan, Alan berharap bisa bekerja sama dengan negara lain termasuk Indonesia. Hubungan Indonesia-Taiwan terkait ekonomi, kata Alan, sudah terbangun. Ia berharap hubungan baik itu berlanjut ke lingkungan.

"Untuk perubahan iklim dan mitigasi, saya yakin ada potensi dan pelung yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Salah satu tawaran teknologi ramah lingkungan ialah pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai (Wind farm). Saat ini, Taiwan sudah memiliki wind farm di kawasan Miaoli yang menghasilkan 704 MW. Selanjutnya, mereka menjadwalkan pemasangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai pada 2025 yang menghasilkan 5,5 Giga watt.

"Sejak tahun 2016, Presiden Taiwan Thai Ing-Wen memiliki rencana transisi energi yang ambisius, kita mencoba meningkatkan renewable share dari paramic to 20%, mengurangi tenaga listrik batu bara dari 40% ke 30%, juga menggunakan energi national gas sebagai energi transisi untuk meningkatkan share 50%. Dalam waktu yang sama kita mengahdapi nuklir, jadi dengan transisi ini kita bisa mengurangi gas rumah kaca, dan juga polusi udara, dan meningkatkan energi terbarukan," tuturnya.

"Presiden baru-baru ini menumumkan akan membuat instalasi baru pada 2035. Jadi kita meningkat banyak dengan komitmen ambisius untuk energi terbarukan. Di mana negara kontribusi banyak pada penurunan gas rumah kaca," ungkapnya.

Baca juga: Indonesia Berharap Kesepakatan Paris Rampung di COP25

Kebijakan pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai dinilai Alan sejalan dengan ajakan presiden COP25 Caroline Schmitd. Apalagi Taiwan merupakan negara kepualuan yang juga menghadapi ancaman krisis perubahan iklim yang sama.

"Kami pasti meningkatkan share dari wind farm dan mengembangkan teknologi lingkungan. Kita juga bekerja sama dengan komunitas nelayan untuk mendapatkan feedback dari kawasan setempat, ekonomi, dan masyarakat lokal di kawasan itu. Jadi saya percaya kita lebih dekat dan ramah dengan laut yang menjadi kunci bagi negosiasi terkait laut," terangnya.

Di samping itu, pria yang selalu hadir di COP sejak 2005 ini melihat UNFCCC COP25 akan mencapai konsesus sehingga tahun depan sudah ada implementasi mengatasi krisis perubahan iklim. Meski melihat tiga tahun terakhir COP tidak memiliki kesepakatan terkait artikel 6 dari Paris Agreement dan Amerika Serikat menyatakan mencabut diri dari kesepakatan.

"Saya yakin akan mencapai konsensus, saya pikir ini proses belajar. Semua orang concern dan perlu membuat kesepakatan karena semua memiliki kepentingan berbeda dan resiko berbeda. Saya yakin kita di jalur yang benar, terkadang tidak garis lurus, ada beberapa negara lain ada masalah domestik mereka, beda cara pandang politik dalam partai. Tapi secara garis besar kita sudah sesuai," tukasnya.

Alan mengakui membuat buku aturan Paris Agreement sangat rumit. Namun. ia yakin pertemuan yang berlangsung di Madrid 2-13 Desember ini menghasilkan kesepakatan guna menghindari loop hole yang berisiko.

"Saya percaya saat ini negosiasi sangat sulit. Tapi saya yakin bisa menghasilkan seauatu yang mengakhiri loop hole. Saat ini negara lain juga concern. Saya yakin kita bisa mendapatkan solusi kecil untuk masalah ini dan rule book akan keluar pada waktunya. Kalau tidak pada 2020 kita harus menjalankan agreement lain," pungkasnya.(OL-5)