Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SISTEM pendidikan nasional saat ini dinilai sangat tidak fleksibel dan tidak kreatif sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang terus bergerak cepat. Hal itu bisa dilihat di antaranya dari kurikulum pendidikan yang tidak memosisikan diri pada perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.
"Di era industri digital saat ini, ilmu pengetahuan memang penting. Namun, ada banyak hal lain yang jauh lebih penting, yakni kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sayangnya, tiga hal tersebut kerap luput dari kurikulum pendidikan," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikibud) Nadiem Makarim di acara Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, kemarin.
Nadiem juga melihat terlalu banyak aturan dan standardisasi yang diterapkan di lingungan sekolah, termasuk pelaksanaan ujian nasional. Hal tersebut akhirnya sangat membebani para murid dan membuat mereka kaku sehingga tidak bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, tiga poin utama tersebut akan menjadi fokus utama di dalam pengembangan kurikulum pendidikan ke depan.
Lebih lanjut Nadiem juga mengungkapkan keberagaman di Indonesia begitu besar. Karena itu, adanya standardisasi sekolah akan berdampak buruk apabila terus dilakukan. "Bagi satu sekolah di daerah, mungkin kelas V matematika lebih cocok kelas II di Jakarta. Bisa sebaliknya juga. Mungkin di bidang seni level kelas VI, tetapi di Jakarta mungkin masih level kelas II," ujar Nadiem.
Terkait dengan manajemen guru, menurut Nadiem, saat ini sifatnya sangat administratif sehingga guru hanya mengajarkan yang tertera di silabus. "Sekarang ini sistemnya karena sifatnya administratif tidak ada kelonggaran. Semua harus mengejar silabus sampai tuntas dan banyak anak-anak yang tertinggal," ucapnya.
Karena itu, Nadiem mengungkapkan pihaknya tengah mengusung konsep merdeka belajar. Menurut dia, konsep tersebut membebaskan sekolah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. "Jadinya platform, apa filsafat yang mengikat perubahan itu adalah konsep merdeka belajar. Siapa yang merdeka? Semua instansi dalam sistem pendidikan kita," pungkasnya.
Disalahartikan
Senada dengan Mendikbud, pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Itje Chodijah mengungkapkan selama ini pemahaman dan implementasi kurikulum pendidikan di Indonesia sering disalahartikan yang sering kali dikaitkan dengan pencapaian kognitif melalui ujian saja.
"Padahal kurikulum juga mencakup perilaku dan keterampilan. Ini yang sering kali diabaikan," kata Itje dalam acara Diskusi Media HSBC Perkuat Ekosistem Pendidikan untuk Siapkan SDM Unggul, di Go-Work, Jakarta kemarin.
Akibat kesalahpahaman itu, ujian menjadi tahapan paling penting dan besar, padahal ujian hanyalah bagian kurikulum. "Proses yang berhasil adalah ketika tujuannya dicapai, bukan lulus ujian tertulis, nilainya tinggi karena materi dikuasai," imbuhnya. Itje pun memandang, ujian nasional (UN) yang selama ini dijadikan tolok ukur keberhasilan siswa perlu dihapuskan. (Aiw/H-1)
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved