Anak-Anak Minta Dilibatkan Tentukan Masa Depan

ANAK-ANAK Indonesia menyerukan hak-hak dan impian masa depan pada peringatan Hari Anak Sedunia yang ke-30 di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Ketua Forum Anak Surakarta Belva Aulia, yang didapuk sebagai perwakilan anak-anak, menyuarakan 12 tuntutan, mulai pengakuan identitas, keamanan akses informasi, pemenuhan gizi dan kesehatan mental, hingga mengatasi perkawinan anak. Selain itu, mereka juga menyampaikan pemberantas korupsi, mengatasi masalah pekerja anak, memenuhi hak difabel, hingga meminta perlindungan dari kekerasan.

Belva mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bersinergi bersama pemerintah untuk memperjuangkan hak anak di Indonesia guna menciptakan generasi unggul.

"Kami, anak-anak, ingin bekerja bersama para pemimpin dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk dunia yang akan diwariskan kepada kami," kata Belva di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati.

Acara itu juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Representative Unicef Indonesia Debora Comini.

Siswa SMA Negeri 1 Surakarta itu pun meminta pemerintah untuk melibatkan anak-anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terhadap masa depan mereka.

"Kami berkomitmen menjadi harapan dan menjadi solusi di masa depan sehingga semua anak perlu mendapatkan haknya untuk didengar dan dipertimbangkan, serta diberikan dalam proses pengambilan keputusan terhadap masa depan anak,'' katanya.

Pada kesempatan itu,  Menteri PPPA mengungkapkan pemerintah senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia lewat berbagai regulasi.

"Tiga puluh tahun yang lalu, pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak itu. Perjalanan 30 tahun pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia ialah hal yang luar biasa besar, banyak perubahan signifikan yang telah terjadi di semua lini," tuturnya.

Namun begitu, katanya, berbagai hal masih muncul sebagai tantangan untuk perjuangan hak anak. Mulai pola didik orang tua dan guru, hingga adanya tantangan dari kemajuan teknologi.

"Ke depan kita akan mencari pola pencegahan ini dengan cara bersinergi, berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ucapnya. (Ata/WJ/X-10)