Indonesia Harus Turut Cegah Kenaikan Suhu Panas Bumi 1,5°C

PROFIL Indonesia diluncurkan di Jakarta, Selasa (19/11), dengan menghadirkan dua keynote speakers, Menteri Koordinator(Menko)  Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Prof. Emil Salim.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melakukan ekonomi hijau karena tidak ingin membuat kebijakan yang dapat mencederai anak cucu dan generasi mendatang..

‘“Harus komprehensif dalam membuat kebijakan, tidak bisa terkotak-kotak berdasarkan isu. Salah satu strategi dalam mengembangkan investasi di Indonesia adalah adanya empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor asing yaitu first-class technology, technology transfer, value-added, and business-to-business cooperation.” kata Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebankan lingkungan untuk kepentingan ekonomi semata.

Di sis, iGuru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Prof. Emil Salim, mengingatkan bahwa Indonesia harus segera berubah karena Indonesia tidak bisa terus menggunakan energi tidak terbarukan karena batubara dan minyak bumi adalah energi yang kotor.

 “Kita perlu memikirkan generasi Indonesia di tahun 2045 yang dapat menikmati Indonesia yang bersih dan tidak kotor. Perencanaan kebijakan saat ini harus memandang jauh ke depan karena keadaan di masa depan akan sangat berbeda dari situasi saat ini,” jelasProf Emil.

“Sudah tidak ada lagi tempat untuk energi kotor di masa depan. Perekonomian harus selaras dengan energi terbarukan yang akan berkembang di masa depan,” tegas Prof. Emil

 “Sebagai ukuran NDC (Nationally Determined Contribution) yang lebih ambisius, Indonesia harus mulai beralih dari energi fosil di sektor energi dan transportasi,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

“ Pada sektor ketenagalistrikan kita harus mulai mengurangi pembangkit tenaga listrik batubara dan menambah bauran energi dari energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030, selain itu memperkuat pelaksanaan efisiensi energi dengan cara meningkatkan standar performa minimum yang akan mengurangi permintaan listrik di masa depan,“ papar Fabby.

“Sedangkan di sektor transportasi kita membutuhkan percepatan elektrifikasi untuk kendaraan dan meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang lebih efektif sebelum 2025,” ujar Fabby.

Seluruh negara anggota G-20 belum memiliki rencana untuk berada di jalur yang dapat membatasi pemanasan global hingga 1,5°C; bahkan emisi karbon mereka terus meningkat, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka (termasuk Indonesia) mampu secara teknis dan memiliki insentif ekonomi untuk melakukan itu.

Erina Mursanti, Manajer Program Green Economy, IESR, menambahkan “Pada sektor kehutanan, potensi mitigasi yang lebih ambisius dapat dicapai melalui penerapan moratorium permanen bagi perizinan baru untuk hutan primer dan hutan sekunder termasuk pula hutan gambut serta memperkuat rehabilitasi hutan”. (OL-09)