Perlu Kebijakan Inovatif untuk Atasi Beban Ekonomi Diabetes

DiABETES melitus tipe 2 (DM2) merupakan salah satu ‘induk’ dari banyak penyakit yang menimbulkan morbiditas/mortalitas tinggi serta beban ekonomi yang berat, seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal yang berakhir dengan dialisis.

DM2 adalah salah satu isu yang dibahas dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) InaHEA (Indonesian Health Economic Association) ke-6, yang tahun ini diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada 6–8 November 2019.

Dalam diskusi bertajuk ‘Economic of Diabetes Mellitus and Innovative Policy’, Rabu (6/11), pembahasan meliputi strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi diabetes. Seperti diketahui, Indonesia menduduki ranking 6 dunia untuk jumlah penyandang diabetes, dengan 10,4 juta penduduk menderita diabetes

Prof. Budi Hidayat, S.KM., MPPM.,Ph.D, Ketua CHEPS-UI (Center for Health Economics and Policy Studies – Universitas Indonesia) UI, mengatakan 73% penyandang diabetes di Indonesia tidak sadar bahwa dirinya menderita diabetes mellitus.

“Mereka yang saat ini tidak sadar menderita diabetes, dalam empat sampai enam tahun ke depan akan mengalami komplikasi, seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Sehingga terkesan, penyakit-penyakit inilah yang menghabiskan dana JKN. Kita harus stop hulunya,” tegas Prof. Budi di Jakarta, Selasa (12/11).

Studi terkini yang dilakukan CHEPS UI mengungkapkan bahwa  dari 1.658 pasien DM2 yang disurvei, 66% komplikasi berupa mikrovaskular seperti nefrofati dan retinopati, dan 22% makrovaskular (stroke dan kardiovaskular). Rerata komplikasi muncul 4 tahun setelah pasien didiagnosis, paling lama 6 tahun.

Selama ini, penyakit-penyakit DM dituduh menghabiskan dana Jaminan Kesehatan Nasonal.

 “Diabet tidak pernah disebut, padahal inilah biang keroknya. Kalau pemerintah betul-betul serius menurunkan beban penyakit tidak menular (PTM), stop dari hulu sampai ke hilir. Artinya meliputi primary prevention yang fokusnya mencegah jadi diabetes dan secondary prevention yang fokusnya mencegah terjadinya komplikasi pada diabetes,” lanjut Prof. Budi.

Berdasarkan studi lain yang dilakukan, pada 800 ribu populasi diabetes ternyata 57% mengalami komplikasi. Pada 2016, total biaya yang dikeluarkan JKN sebesar Rp7,7 triliun untuk menangani diabetes dan 74% tersedot untuk membiayai pasien diabetes yang mengalami komplikasi.  

Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi diabetes tanpa komplikasi yakni Rp 5,4 juta per orang dalam setahun (perempuan) dan Rp 5,7 juta per orang dalam settahun (laki-laki). Untuk penderita DM yang disertai komplikasi yakni Rp 11 juta per orang dalam setahun (perempuan) dan Rp 14 juta per orang dalm setahun (laki-laki).

“Bila dikalikan dengan sekitar 60% penderita diabetes yang memiliki komplikasi, maka dibutuhkan Rp59 trilun  untuk pembiayaannya. Bila semua pasien telah didiagnosis, mungkin dibutuhkan biaya pengobatan hingga Rp 199 triliun,” papar Prof. Budi. 

Sementara itu, Ketua Umum Perkeni (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) Prof. DR. dr. Ketut Suastika, Sp.PD - KEMD, menyayangkan, selama ini tenaga medis hanya memfokuskan perhatian kepda hal-hal yang bersifat medis, misalnya pengobatan.

“Sayangnya, usaha ini belum mencapai hasil yang maksimal. Di sisi lain, pembiayaan kesehatan kita masih sangat rendah,” ungkapnya.

Penderita diabetes terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan  Dasar (Riskesdas), angkanya terus naik. Dari 5,7% 5 (Riskesdas 2007), 6,9% (2013), dan melonjak jadi 10,9% di Riskesdas 2018.

Komplikasi tidak hanya menimbulkan morbiditas, mortalitas, serta gangguan sosial, tapi juga membutuhkan biaya besar. “Beban pembiayaan terkait diabetes dan komplikasinya sangat besar,” imbuhnya.

Mereka yang memiliki gula darah tinggi tapi belum diabetes (pra-diabetes) juga tinggi, mencapai 30%. “Kalau dibiarkan, dalam 5 – 6 tahun, sekitar 50% mungkin akan menjadi diabetes. Pra diabetes dan diabetes yang belum terdiagnosis adalah ancaman besar,” ucap Prof. Suastika.  (OL-09)