Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PENGAMAT pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menilai, keraguan sejumlah pihak terhadap kemampuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam mengelola sektor pendidikan merupakan hal yang logis.
Hal itu karena sebelumnya Nadiem diketahui berkecimpung di dunia bisnis. Namun menurutnya, masyarakat perlu memberikan kesempatan pada Nadiem untuk membuktikan kinerjanya sebagai Mendikbud.
“Jabatan menteri itu memang jabatan politis ya, meski begitu memang lebih ideal kalau menteri itu mempunyai dukungan politik dan profesional. Terkait Mendikbud, kita beri saja kesempatan beliau untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih strategis untuk pendidikan, mungkin ada baiknya dari luar jalur pendidikan kemudian beliau masuk mudah-mudahan bisa memberi warna yang lebih baik,” kata Cecep kepada Media Indonesia, Minggu (27/10).
Cecep mengungkapkan, persoalan pendidikan di Indonesia masih sangat rumit. Hingga saat ini pemerintah belum mampu menerapkan delapan standar pendidikan.
Ke-8 standar itu, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan. standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Baca juga : Bertemu Para Guru Membuat Nadiem Semangat Bekerja
“Kalau saja itu diprioritaskan delapan standar terpenuhi, saya kira disparitas antar daerah, antar sekolah, antar perguruan tinggi juga relatif menipis. Sayangnya pemerintah sendiri saya pikir belum akan mampu seluruhnya pada tahun-tahun awal untuk memenuhi standar-standar itu. Walaupun kita berharap Pak Nadiem segera menunaikan delapan standar itu secara massive,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan pendidikan di Tanah Air, Cecep pun menilai, dibutuhkan sosok Wakil Menteri serta Direktur Jenderal dengan latar belakang di bidang pendidikan yang mumpuni agar dapat membantu tugas Nadiem di Kemendikbud.
Selain itu, dia menyarankan agar Mendikbud banyak berdiskusi, berdialog, dan bertanya kepada ahli-ahli pendidikan untuk memperluas pengetahuan terkait sektor pendidikan di Indonesia.
“Untuk menopang pendidikan yang begini besar persoalannya mestinya menurut saya sih segera dilantik Wakil Menteri dan harusnya jabatan profesional bukan jabatan politik. Artinya dia PNS, punya track record jalur professional. Kemudian menggaet Dirjen yang terbaik, misalnya untuk Dikti coba cari rektor yang terbaik. Untuk urus SD, SMP, SMA coba dari orang-orang yang punya latarbelakang pendidikan. Jangan sampai lagi mereka nggak punya latarbelakang disiplin pendidikan, itu salah satu untuk mengimbangi,” jelasnya. (OL-7)
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
RIBUAN peserta tumpah ruah di kawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam gelaran akbar Fun Walk Festival Ika Undip 2025 bertajuk #BocaheDewe.
INDONESIA akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor hospitality dan kapal pesiar.
pemohon meminta agar ada penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan terhadap menteri dalam melakukan rangkap jabatan.
WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Muhammad Anis Matta menyerukan supaya komunitas internasional memutus segala bentuk hubungan ekonomi dengan Israel.
Wamenlu RI Muhammad Anis Matta mendesak supaya dunia menguatkan upaya mengisolasi Israel dari komunitas internasional dan mengeluarkannya dari PBB atas agresinya terhadap bangsa Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved