Wamenlu Serahkan Buku Diplomasi Batik ke Presiden Jokowi

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam sebuah keterangan, Kamis (3/10), mengatakan buku 'Dasawarsa Diplomasi Batik Indonesia' disusun oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Yayasan Tjanting Batik Nusantara.

Buku itu merupakan bagian dari peringatan sepuluh tahun ditetapkannya Batik Indonesia sebagai Warisan Takbenda United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

Karya tersebut merekam hal-hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, baik di Tanah Air maupun di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam upaya mendorong pengakuan dan lebih jauh memperkuat Batik sebagai identitas diplomasi Indonesia di dunia.

Acara Perayaan HBN 2019 yang mengambil tema “Membatik Untuk Negeri” diselenggarakan oleh Yayasan Batik Indonesia (YBI) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan BEKRAF, dan sejumlah pemangku kepentigan terkait batik dari pengusaha dan media.

Dalam acara peringatan HBN 2019, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berkesempatan mengunjungi booth “Diplomasi Batik Indonesia” yang digagas oleh BPPK Kementerian Luar Negeri.

Stan Diplomasi Batik Indonesia berdesain empat pilar sebagai representasi simbol prioritas Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dalam motif kain batik.

Yaitu motif parang melambangkan penjagaan kedaulatan NKRI, motif truntum melambangkan perlindungan WNI, motif sidomukti melambangkan diplomasi ekonomi, dan motif sekar jagad melambangkan peran aktif Indonesia di kawasan dan dunia.

Dalam kaitan ini, setiap pilar pada booth menampilkan showcase dokumentasi kegiatan diplomasi batik Indonesia di seluruh dunia, dimulai semenjak kampanye pencalonan hingga dimasukkannya batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO, serta kegiatan promosi Batik oleh Perwakilan RI di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HBN 2019 di Keraton Mangkunegaraan, Solo, BPPK Kemlu bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia menyelenggarakan diskusi dengan tema 'Napak Tilas 10 Tahun Pengakuan UNESCO untuk Batik Indonesia'.

Diskusi membahas sudut pandang historis pencalonan Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tahun 2009 serta upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk lebih lanjut memperkuat citra batik Indonesia di dunia.

Dalam diskusi tersebut, juga diingatkan batik membawa berbagai prestasi diplomasi, antara lain ditetapkannya Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia 2014 oleh World Craft Council, dan Pekalongan sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network tahun 2014.

Diskusi juga melihat pentingnya Batik Indonesia terhadap perekonomian masyarakat di tanah air, khususnya di daerah pedesaan, termasuk dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa pengakuan UNESCO merupakan awal dari proses, dan untuk ke depan masih diperlukan sinergi dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus melindungi, mempromosikan dan menjadikan batik Indonesia sebagai warisan budaya yang benar-benar adiluhur," ujar keterangan tersebut.

Diakuinya batik Indonesia sebagai Warisan Takbenda UNESCO pada 2 Oktober 2009 menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan budaya dan komitmen Indonesia dalam melindungi batik Indonesia, sekaligus menjadikan batik Indonesia sebagai salah satu alat penting dalam melakukan soft power diplomacy Indonesia. (OL-09)