KLHK Segel Lahan 48 Perusahaan Terkait Karhutla

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyegelan terhadap 48 perusahaan pemegang ijin konsesi dan satu penyegelan lahan terbakar milik perseorangan dengan total luas lahan sekitar 8.931,14 hektare.

Lahan yang disegel tersebar di Sumatera dan Kalimantan dengan rincian, 2 perusahaan di Jambi, 7 perusahaan di Riau, 1 perusahaan di Sumatera Selatan, 28 perusahaan dan 1 lahan perorangan di Kalimantan Barat, 9 perusahaan di Kalimantan Tengah, dan 1 perusahaan di Kalimantan Timur

Selain itu, terdapat 5 perusahaan yang tengah menjalani penyidikan terkait dugaaan tindak pidana karhutla yang saat ini tengah meresahkan masyarakat.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT SKM (Kalbar), PT ABP (Kalbar), PT AER (Kalbar), PT KS (Kalteng), dan PT IFP (Kalteng). Penyidikan juga dilakukan kepada seorang tersangka terkait karhutla berinisial UB di Provinsi Kalimantan Barat.

Baca juga : Jokowi Pertanyakan Sistem Pencegahan Karhutla oleh Pemda

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menambahkan, tiga orang pelaku yang diduga terkait karhutla di Taman Nasional Tesso Nilo juga telah ditangkap oleh TNI dan tengah diperiksa oleh penyidik KLHK di Pekanbaru Riau.

“Pelaku diterbangkan menggunakan helikopter TNI dari Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan,” kata Rasio kepada Media Indonesia, Senin (16/9).

Rasio memastikan pihaknya akan menghukum seberat-beratnya para pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan agar menimbulkan efek jera.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, dan kami meminta Bupati/Walikota untuk menjalankan kewenangan penegakan hukum administratif termasuk pencabutan izin, agar korporasi jera,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan, 4 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Empat perusahaan tersebut yakni PT SSS (Polda Riau), PT PGK (Polda Kalteng), PT SISU (Polda Kalbar), dan PT SAP (Polda Kalbar). (OL-7)