Jokowi Pertanyakan Sistem Pencegahan Karhutla oleh Pemda

PRESIDEN Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas (ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setibanya di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam. Jokowi mempertanyakan sistem pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla.

Awalnya Jokowi menyinggung ihwal rapat terbatas yang dilakukan Juli 2019 di Istana Negara, Jakarta. Saat itu Jokowi menekankan pencegahan merupakan hal yang mutlak dilakukan sebelum terjadi kebakaran yang meluas.

Namun, Jokowi menilai sistem pencegahan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, Pangdam hingga Polda itu tidak berjalan baik.

“Gubernur punya perangkat ke bawah, bupati, wali kota, Pangdam juga punya, Polda juga punya. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat ini tidak berjalan baik,” kata Jokowi dalam ratas di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).

Kepala Negara mengakui ada kelalaian sehingga kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap pekat terjadi di berbagai titik.

"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tetapi ini kita lalai lagi sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi.

Baca juga: Gubernur Sumsel Larang Pejabat Daerah Dinas Luar Selama Karhutla

Jokowi menekankan, kebakaran harusnya tidak terjadi jika perangkat di daerah berjalan baik. “Kalau infrastruktur (perangkat daerah) berjalan baik, satu titik api saja akan ketahuan. Yang kita hadapi ini (kebakaran) di lahan gambut,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman, kata Jokowi, kebakaran di lahan gambut cukup sulit ditangani. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada Panglima TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membuat hujan buatan dengan skala lebih besar dari sebelumnya.

Dala rapat itu, Jokowi menyatakan status karhutla di Provinsi Riau dalam status siaga darurat. “Provinsi Riau telah dinyatakan status siaga darurat, luas lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan ribu hektare," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas ke pelaku pembakaran baik perusahan maupun perorangan.

“Lalu lakukan pencegahan agar tifak meluas ke wilayah lain,” tegas Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Riau. (OL-8)