Senin 16 September 2019, 14:38 WIB

Gubernur Sumsel Larang Pejabat Daerah Dinas Luar Selama Karhutla

Dwi Apriani | Nusantara
Gubernur Sumsel Larang Pejabat Daerah Dinas Luar Selama Karhutla

MI/Dwi Apriani
Pemprov Sumatra Selatan mengoptimalkan penanganan karhutla baik dari segi pendanaan dan pasukan gabungan.

 

GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru mengeluarkan ultimatum berupa larangan bagi bupati, walikota hingga jajaran camat dan kepala desa untuk tidak meninggalkan tempat selama karhutla masih terjadi.

"Bupati, walikota, camat hingga kepala cesa harus standby dan pantau sedetil mungkin firespot di wilayahnya. Jangan meninggalkan tempat jika tidak melakukan perjalanan yang sangat prinsip," tegas Herman Deru di Palembang, Senin (16/9).

Ia menambahkan saat ini jumlah titik api dan jumlah titik panas terpantau banyak di Sumsel. Untuk 16 September 2019 saja, terpantau ada 471 titik yang menyebar di Sumsel. Ada 188 titik di Ogan Komering Ilir, 53 titik di Ogan Ilir, 51 titik di Musi Banyuasin, dan 50 titik di Banyuasin.

"Hotspot dan firespot banyak. Pemprov Sumsel, Gubernur Sumsel mungkin tidak barengan dengan forkompinda lainnya untuk mengecek ke lapangan. Saya kerja tanpa harus diawasi (media) tapi tanggungjawab saya sebagai Gubernur Sumsel," tegasnya.

Dalam pendanaan, Pemprov Sumsel mengoptimalkan agar karhutla segera teratasi. Gubernur pun mengawasi langsung.

"Bukan hanya pendanaan saja, mengenai penambahan personil pemadam karhutla pun selalu kita optimalkan," jelasnya.

Pada kesempatan sama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sumatra Selatan, Iriansyah mengatakan Pemprov Sumsel sangat serius mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, upaya penanggulangan karhutla di Sumsel telah dilakukan Pemprov berkordinasi dengan TNI/Polri dan BNPB serta kepala daerah di 17 Kabupaten/kota di Sumsel.

"Kita sudah menetapkan status siaga darurat asap kebakaran hutan dan lahan seja Maret 2019. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov dalam menekan terjadinya bencana yang ditimbulkan dari dampak musim kemarau tersebut," kata dia.

Pihaknya juga melakukan kampanye pencegahan karhutla dengan melibatkan semua instansi terkait meliputi BPBD, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, anggota  TNI/Polri, Manggala Agni yang ada di berbagai tingkatan, kabupaten, kecamatan bahkan tingkat desa.

"Pada April 2019, Gubernur Sumsel juga menerbitkan SK Satgas karhutla Sumsel dengan menunjuk Danrem 044 Gapo sebagai komandan satgas dan Kepala BPBD Sumsel sebagai wakil komandan satgas, dibantu dengan Sub Satgas Udara, Danlanud, Satgas Darat, Satgas Gakkum, Satgas  Sosialisasi dan Satgas Doa dari Pemprov," tegas Iriansyah.

Ia mengatakan, keseriusan Pemprov Sumsel dalam mencegah karhutla juga ditindaklanjuti dengan  membuat maklumat bersama antara Gubernur Sumsel, Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel yang berisikan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.

"Tidak cukup di situ saja. Kita juga telah membentuk satgas kebakaran hutan di BPBD Provinsi Sumsel dengan membuat posko-posko pencegahan kebakaran di desa-desa rawan karhutla," terang Iriansyah.

BPBD Sumsel sudah melakukan patroli udara sebanyak enam kali menggunakan helikopter untuk memantau langsung kebakaran hutan dan lahan diantaranya ke wilayah Muba, Banyuasin, OKI, OI, OKU dan Kabupaten Pali.

baca juga: Mobil Listrik Karya Mahasiswa UMS Siap Adu Irit di KMHE 2019

"Kita sangat konsen dalam mematau perkembangan karhutla di Sumsel. Selain memantau lewat jalur darat dan udara juga Pemprov Sumsel juga telah melayangkan surat ke kabupaten/kota untuk menggelar salat istisqo secara serentak di wilayah Sumsel," jelasnya.

Tim gabungan yang mengatasi karhutla terdiri dari anggota TNI 1000 personel, anggota Polri 205 personel, 102 orang dari BPBD dan 105 orang dari unsur masyarakat yang ada di desa rawan karhutla.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More