Intelektual Milenial Harus Perkuat Jati Diri Keindonesiaan

PAHAM radikalisme saat ini telah memasuki berbagai ruang-ruang intelektual baik melalui kampus maupun aktivitas akademis lainnya. Karenanya ada kekhawatiran besar bahwa radikalisme ini telah menjadi wabah di kalangan intelektual milenial.

Mimbar-mimbar akademis dan intelektual dijadikan tunggangan untuk masuknya paham radikal yang dimulai dengan sebaran paham intoleransi dan takfiri. Narasi ini memuncak dengan hadirnya secara terang-terangan politik identitas di ruang publik selama beberapa tahun terakhir yang banyak menyasar intelektual milenial.

Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Nasional, Dr Adnan Anwar MA, mengatakan bahwa untuk melawan paham radikalisme ini kaum intelektual milenial harus bisa membentengi dirinya dengan memperkuat jati diri keindonesiaannya. Sehingga ada kebanggaan nasional terhadap terhadap negara dan bangsa ini.

“Kita harus berkaca pada sejarah negara kita yang plural ini yang telah didirikan oleh para pendahulu kita ini dengan keadaan beragam. Bahkan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah terbukti menjadi menjadi common ideology yang sampai saat ini bisa menyatukan bangsa kita yang bergaam ini, baik beragam suku, beragam wilayah, beragam etnis dan agama,” ujar Adnan di Jakarta, Rabu (11/9).

Bahkan Pancasila, menurutnya, juga sudah menjadi kajian di seluruh dunia baik di Amerika, Eropa, dan di negara-negara Arab yang menyatakan bahwa Pancasila ini bisa menjadi ideologi alternatif dunia. Karena salah satu kekuatan Indonesia itu ada di Pancasila. Dan kebanggaan terhadap nasionalisme bangsa harus dimunculkan kepada para generasi intektual milenial.

“Para pemimpin negara, pemimpin ormas ataupun pemimpin perguruan tinggi harus rajin membangkitkan kebangaan nasional kepada jajaran di bawahnya bahwa kita (Indonesia) ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara yang lain. Itulah salah satu cara untuk menghindari intoleransi dan takfiri,” ujar tokoh muda NU ini.

Lebih lanjut Adnan menjelaskan, agar intelektual milenial tidak mudah terinfiltrasi paham radikalisme, mereka harus mengikuti berbagai macam kegiatan yang positif dan sifatnya membangun karakter atau personal building.

“Kalau mereka tidak punya banyak aktivitas atau menyendiri, bukan tidak mungkin mereka akan mudah terpengaruh propaganda dari orang yang mengajarkan ide-ide tentang intoleransi itu. Jadi perlu diperbanyak media untuk beraktivitas atau berekspresi di ingkungan kampus itu” kata mantan Wakil Sekjen PBNU itu.

Baca juga:  Habibie: Jangan Bedakan Suku, Agama, dan Ras dalam Pendidikan

Menurut Adnan, jika para intelektual milenial ini sampai terinfiltrasi paham radikalisme maka negara ini bisa saja hancur karena pemikiran mereka yang desktruktif terhadap negara. Dengan paham takfiri, orang kafir dianggap halal darahnya, hal ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat membunuh orang hanya karena berbeda paham.

“Untuk itu pemerintah jangan ragu-ragu. Sudah benar itu beberapa kasus kampus yang memecat mahasiswa radikal tentunya sudah sangat tepat sekali. Kalau bibit-bibit virus seperti ini dibiarkan, tentunya akan sangat membahayakan masa depan negara kita sehingga negara kita tidak bisa mencapai satu abad yang pertama guna menghadapi abad yang berikutnya atau abad kedua. Jadi harus berani ngotot, pemerintah tidak usah ragu-ragu untuk memberantas hal-hal yang bertentangan dengan ideologi bangsa," terangnya.

Untuk itu, Adnan menyarankan agar perguruan tinggi melindungi mahasiswanya dari infiltrasi paham radikal dan takfiri. Hal ini bisa dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk penguatan ideologi kebangsaan. Dan menggandeng pesantren moderat untuk pemahaman agamanya seperti misalnya pesantren Lirboyo di Kediri, pesantren Tebuireng di Jombang atau pesantren-pesantren moderat lainnya.

“Hal ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai kelompok rohis yang berasal dari tingkat SMA. Itu harus diputus dulu, karena radikalsiasi ini dimulai dari tingkat SMA. Itu harus dipustus dan mentoring harus dibubarkan, karena hal itu sudah ditunggangi oleh kelompok takfiri. Hal itu sudah terjadi sejak 1980-an mentoring itu digunakan oleh mereka untuk rekrutmen,” ujar Peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu.

Karenanya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BNPT selama ini untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru di kampus-kampus di Indonesia dianggap sudah tepat. Karena dari pengamatannya selama ini, kampus-kampus besar negeri yang ada di Jawa justru menjadi sumber takfiri.

“Jadi kampus-kampus besar itu harus dibereskan, jangan dikasih ruang dan waktu. Kalau tidak bisa ya diganti saja itu rektor dan dekannya kalau tidak bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Saya kira sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kepala BNPT untuk memberikan pembekalan ke kampus-kampus itu.” tutur aumnus Universitas Airlangga Surabaya itu. (OL-1)