Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pendekatan secara prioritas untuk memberantas tingkat buta aksara di Indonesia.
"Pertama kami sasar provinsi yang masih zona merah, daerah yang persentase buta hurufnya 4% ke atas,";kata Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Kemendikbud Abdul Kahar seperti dikutip dari Antara.
Pada 2019, kata dia, masih ada 6 provinsi yang masih masuk kategori zona merah buta aksara.
Wilayah yang tercakup dalam zona merah tersebut yaitu,, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
Baca juga : Era 4.0 Jangan Ada Buta Aksara
Pendekatan yang dilakukan Kemedikbud untuk menurunkan tingkat buta aksara, kata dia, ialah dengan memanfaatkan dukungan APBN yang difokuskan pada penanganan buta aksara.
Selain itu, Kemendikbud juga mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD dan peran serta masyarakat.
Abdul Kahar mencontohkan Kabupaten Bone membuat satu peraturan yang mewajibkan satu guru untuk memberantas minimal 5 orang yang mengalami buta aksara.
Kemendikbud juga bekerja sama dengan pemda setempat dalam pengembangan model keaksaraan yang disebut tutor balik bola.
Model tersebut mengembangkan gaya melek aksara dengan wajib membantu tetangga yang masih buta aksara.
"Ini semua dilakukan secara simultan,":pungkasnya. (Ant/OL-7).
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved