Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian akan dilibatkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menuturkan perlu peran Kementerian Pertanian dalam mengedukasi masyarakat agar melakukan pembukaan lahan tanpa bakar.
Ia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan memanggil dua direktorat jenderal (Ditjen) yaitu Ditjen Perkebunan dan Tanaman Pangan.
"Memang harus ditangani di situ sebab lahan masyrarakat," terang Menteri Siti ketika ditemui sesuai peluncuran buku dan coffee morning bertajuk Refleksi lima tahun aksi korektif mengelola lingkungan hidup dan kehutananan di Auditorium Dr. Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta, Jumat (6/9).
Menurut Siti, masyarakat harus diberikan alternatif untuk penghidupan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia mengungkapkan mekanismenya sudah disusun sejak tahun lalu, tetapi terkendala masalah penyuluhan.
Baca juga: Karhutla di Wonogiri Kian Mengancam
Karena itu, Kementerian Pertanian dilibatkan untuk bimbingan dan penyuluhan pada para petani dalam pengelolaan lahan tanpa bakar.
"Ketika masyarakat mengerti itu yang paling penting. Bagaimana masyarakat bisa mengerti kalau penghidupannya saja tidak jelas," tutur Menteri Siti.
Terkait meningkatnya jumlah titik panas secara siginfikan di Kalimantan, Siti sudah meminta Direktur Jenderal Penegakan Hukum untuk memeriksa lahan milik korporasi atau masyarakat yang terbakar. Menteri Siti mengungkapkan ada dugaan satu lahan milik perusahaan di Kalimantan yang terbakar, tetapi masih harus diverifikasi di lapangan. Meski demikian, lahan yang terbakar kebanyakan milik masyarakat.
"Manggala Agni sudah turun berserta tim dari daerah oleh pak presiden sudah diingatkan juga," pungkasnya.(OL-5)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved