Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengajak anggota parlemen dunia bekerja sama mengatasi sejumlah permasalahan global sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).
''Ada sejumlah permasalahan global yang segera mendapatkan permasalahan, mulai ketimpangan, akses terhadap air bersih, masalah infrastruktur, hingga industri,'' kata Jusuf Kalla pada acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Kuta, Bali, kemarin.
Ada 139 peserta dari 28 negara yang hadir pada pertemuan yang mengambil tema Combating inequality through social and financial inclusion itu.
Wapres mengatakan ada tiga hal pokok yang harus dicapai dalam kerja sama forum parlemen, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga hal ini harus jalan bersama-sama, inklusif menjadi tema sentral. Tidak boleh ada yang ditinggalkan.
Menurut Kalla, kemajuan sosial ialah tujuan pertama. Seharusnya, tidak ada sama sekali kemiskinan. Inilah merupakan tujuan dari semua SDGs.
"Para anggota parlemen dari berbagai negara yang tergabung dalam forum parlemen dunia ini harus tahu betul agenda SDGs-nya masing-masing, yang tentu saja beda antara negara yang satu dan yang lainnya. Namun, tujuannya sama, yakni memberantas kemiskinan," ujarnya.
Kalla menegaskan keberadaan parlemen mempunyai peran sangat penting, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pengawasan suatu program yang menjadi fungsi parlemen.
Lebih lanjut disebutkan, parlemen mempunyai kewenangan dalam penganggaran dan legislasi. Oleh karena itu, Kalla berharap kewenangan parlemen itu dapat mendukung upaya pengentasan sejumlah masalah global sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
''Saya mendorong semua anggota parlemen delegasi untuk aktif berpartisipasi dalam konferensi ini sehingga mampu menghasilkan kerja keras yang bisa ditindaklanjuti di setiap negara,'' ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo berkomitmen untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia, yakni mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
''Forum itu membahas beberapa topik diskusi, antara lain peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, termasuk juga memastikan akses warga perdesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif,'' ujarnya.
Inklusi keuangan dan sosial
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf yang juga merupakan Chair WPFSD menyatakan inklusi keuangan dan sosial dipilih menjadi tema pokok karena kedua hal itu memiliki peran penting dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pemerataan pembangunan di segala bidang.
Selain itu, kata dia, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha serta masyarakat.
"Parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satu pun orang yang tertinggal dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030," katanya. (X-10)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved