Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas pengembangan empat destinasi wisata prioritas di Patio Main Joglo Plataran Borobudur Resort Spa Magelang, Jateng, Jumat (30/8).
"Pagi ini, kita rapat terbatas membahas percepatan pengembangan empat destinasi wisata prioritas," kata Jokowi.
Hadir dalam ratas itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Seskab Pramono Anung, Menpar Arief Yahya, Wamenlu AM Fachir, Wamenkeu Mardiasmo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kepala Negara menyebutkan sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Karena itu, pengembangan empat prioritas destinasi wisata harus terus dipercepat," katanya.
Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Bersepeda di Borobudur
Ia juga menyebutkan percepatan pengembangan itu juga berkaitan dengan selesainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta pada 2020.
"Pembangunan BIY pada Maret 2020 kita harapkan telah selesai dan bisa digunakan secara penuh," katanya.
Menurut dia, pembangunan jalan akses dari Kulon Progo ke Candi Borobudur juga perlu dipercepat.
Sementara itu, empat destinasi prioritas adalah Dana Toba, Labuan Bajo, Mandalika dan kawasan Borobudur.
"Sudah ada masukan dari Gubernur Jateng dan Bupati Purworejo, ini akan kita putuskan setelah studi lapangan selesai," katanya.
Menurut dia, setelah masalah konektivitas selesai, masalah berikutnya yang harus diselesaikan adalah penetapan tata ruang dan manajemen.
"Rencana induk pengembangan kawasan ini harus diselesaikan dan ditetapkan, juga menetapkan tata ruang, zone, kita atur bersama dan kita kendalikan. Saya lihat progres di lapangan belum cepat, masih lambat," kata Jokowi. (OL-2)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved