Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas pengembangan empat destinasi wisata prioritas di Patio Main Joglo Plataran Borobudur Resort Spa Magelang, Jateng, Jumat (30/8).
"Pagi ini, kita rapat terbatas membahas percepatan pengembangan empat destinasi wisata prioritas," kata Jokowi.
Hadir dalam ratas itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Seskab Pramono Anung, Menpar Arief Yahya, Wamenlu AM Fachir, Wamenkeu Mardiasmo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kepala Negara menyebutkan sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Karena itu, pengembangan empat prioritas destinasi wisata harus terus dipercepat," katanya.
Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Bersepeda di Borobudur
Ia juga menyebutkan percepatan pengembangan itu juga berkaitan dengan selesainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta pada 2020.
"Pembangunan BIY pada Maret 2020 kita harapkan telah selesai dan bisa digunakan secara penuh," katanya.
Menurut dia, pembangunan jalan akses dari Kulon Progo ke Candi Borobudur juga perlu dipercepat.
Sementara itu, empat destinasi prioritas adalah Dana Toba, Labuan Bajo, Mandalika dan kawasan Borobudur.
"Sudah ada masukan dari Gubernur Jateng dan Bupati Purworejo, ini akan kita putuskan setelah studi lapangan selesai," katanya.
Menurut dia, setelah masalah konektivitas selesai, masalah berikutnya yang harus diselesaikan adalah penetapan tata ruang dan manajemen.
"Rencana induk pengembangan kawasan ini harus diselesaikan dan ditetapkan, juga menetapkan tata ruang, zone, kita atur bersama dan kita kendalikan. Saya lihat progres di lapangan belum cepat, masih lambat," kata Jokowi. (OL-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved