Pembiayaan Haji Perlu Diubah

KEMENTERIAN Agama dan DPR RI diminta untuk memikirkan dan mencari jalan lain masalah pembiayaan ibadah haji yang cenderung naik setiap tahun. Pola pembiayaan selama ini dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu dikoreksi.

Demikian dikemukakan Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, pada kesempatan audiensi BPKH ke Kantor Media Group, di Kedoya, Jakarta, Rabu (7/8). Didampingi anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH, Acep Riana Jayaprawira, dan diterima Dewan Redaksi Suryopratomo, Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia Shanty Nurpatria, dan perwakilan dari Medcom.id, Anggito memperkirakan kenaikan biaya haji setiap tahunnya sekitar 7%. Sementara itu, setoran awal yang dibayarkan calon jemaah haji tetap sejak lima tahun lalu.

Sebagai gambaran, biaya haji yang dibayarkan jemaah per orang saat ini Rp35,2 juta, sedangkan pembiayaan untuk akomodasi dan lainnya bisa mencapai Rp72 juta per jemaah. "Dengan kata lain, terdapat gap karena separuh biaya haji ditutup dari nilai manfaat yang berasal dari dana setoran awal para calon jemaah yang belum berangkat," ujarnya.

Untuk diketahui, ada dua bentuk sumber dana haji. Pertama, biaya langsung yang disetorkan para calon jemaah. Kedua, berasal dari nilai manfaat seluruh setoran awal yang dikelola pemerintah. Dana haji yang disiapkan tahun ini Rp14,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp7,5 triliun dari setoran awal jemaah dan sisanya dari pengembangan nilai manfaat tersebut.

Ke depan diusulkan para jemaah yang telah membayar setoran awal turut mendapatkan manfaat dari dana haji yang dikelola. BPKH memberikan imbal hasil setiap tiga bulan sekali yang langsung dimasukkan dalam rekening calon jemaah haji. Saat hendak berangkat, jemaah tinggal membayar kekurangan biayanya. "Saat ini jemaah tidak tahu dia disubsidi orang lain," pungkasnya. (Ind/H-1)