Asosiasi Pemilik Pelayaran Buka Suara soal Berangkat Haji Lewat Jalur Laut

MUNCUL wacana penggunaan jalur laut untuk keberangkatan jemaah haji dan umrah. Melihat hal tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) merasa bahwa wacana tersebut sebetulnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. 

“Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto.

Tantangan 

Lebih lanjut, meskipun terdapat peluang, wacana tersebut juga memiliki tantangan dan perlu kajian yang komprehensif, bukan hanya dari sisi waktu dan biaya, melainkan juga menyangkut perubahan dalam pengelolaan operasional.

Baca juga : BP Haji Bertemu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2025-2026

“Contohnya saat menangani jamaah yang sakit ataupun meninggal dalam perjalanan,” kata Carmelita.

Salah satu tantangan yang harus dipikirkan di antaranya perjalanan laut yang mampu memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan ditambah perjalanan pulang dengan perkiraan serupa. 

Semua tantangan tersebut dikatakan harus memiliki mitigasi dan diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas, serta struktur biaya yang dibutuhkan.

Baca juga : International Hajj Fund Forum Jadi Ajang Optimalkan Pengelolaan Dana Haji

Carmelita juga menyoroti soal ketersediaan kapal penumpang yang memadai.

“Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang ready untuk menjalankan ini,” katanya.

Pelibatan Pengusaha

Meski belum mengetahui secara pasti rencana detail pemerintah, Carmelita menyebut pihaknya telah mendengar adanya sejumlah penawaran dari berbagai pihak. Untuk itu, ia berharap pengusaha pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam kajian dan perencanaan ke depan.

“Kita belum tahu apa dan bagaimana rencana pemerintah. Walau sudah mendengar banyak pihak yang memberikan penawaran. Kita mengharapkan para pelaku usaha nasional bisa dilibatkan dalam kajian ini,” kata Carmelita.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.

Di lain pihak, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Namun, dia juga menyatakan bahwa wacana itu masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengatakan rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga bisa berjalan aman dan lancar.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan kajian menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai, imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang diperlukan. 

Selain infrastruktur, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia serta mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara. (E-4)