Kemenristekdikti Pantau Medsos Mahasiswa Dinilai Kebablasan

LANGKAH pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang akan mendata dan memantau handphone atau smartphone dan akun media sosial para mahasiswa dan dosen dinilai kebablasan. Pasalnya, hal ini dinilai bukan domain Kemenristekdikti.

"Langkah Menristekdikti ini sudah kebablasan, seperti orang panik, kehilangan akal, sehingga masuk ke ranah yang bukan domainnya. serahkan saja ke polisi dan otoritas berwajib lainnya untuk urusan yang seperti itu," kata pemerhati pendidikan tinggi, Eddy Suandi Hamid, saat diminta komentarnya terkait wacana yang dilontarkan Menristekdikti M Nasir itu, Jumat (26/7) malam.

Eddy, yang juga mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, mengakui memang ada sinyalemen radikalisme di beberapa kampus, termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) besar.

"Ini harus diatasi dengan edukasi yang baik di kampus, utamanya para dosen agar bisa memahamkan tentang toleransi dan hidup bersama di tengah keberagaman. Tentu dengan metode yang dialogis bukan dogmatis. Ini cara menangkal radikalisme di lembaga pendidikan yang benar," tegasnya.

Baca juga: Kemendikbud Gelar Festival Literasi Sekolah 2019

Lebih lanjut ia menilai langkah ini tak akan banyak hasilnya karena banyak cara kalau mau mengakali komunikasi di medsos, sebab aparat Kemenristekdikti hingga dosen tidak memiliki keahlian di situ dan bukan urusannya.

"Jadi serahkan pada pihak berwenang dan lebih berkompeten yang memamg mengurusi itu. Kalau mau menangkal radikalisme sesuaikan dengan cara pendidikan yang memang tugas menteri, bukan tugas polisional memata-matai mahasiswa dan dosen," ujarnya.

Ia menambahkan cara menangkal ancaman radikalisme yang dialogis melalui transfer of knowledge, pendidikan dan pengajaran yang dapat membuka akal pikir sehingga bisa meyakinkan dan memgajarkan pola hidup yang seharusnya di tengah keberagaman Indonesia. (OL-1)