DPR Minta Pemerintah Serius Atasi Impor Sampah Ilegal

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Ridwan Hisjam menyatakan penanganan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) saat ini masih belum optimal. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan impor sampah ilegal di Surabaya dan Batam.

"Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk melakukan upaya nyata guna mengatasi permasalahan sampah tersebut. Persoalan sampah impor yang mengandung limbah beberapa bulan terakhir menjadi isu hangat," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (17/7).

Mengutip hasil investigasi Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) di Jawa Timur, ditemukan sampah kertas impor sebagai bahan baku kertas yang juga disusupi dengan sampah plastik. Tercatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor. Dikatakannya, kegiatan impor kertas bekas juga berkontribusi terhadap pencemaran di Kali Brantas, Jatim.

"Padahal dalam aturan yang ada, secara jelas melarang memasukkan sampah dan limbah ke wilayah Indonesia. KLHK perlu melakukan upaya nyata untuk mengatasinya serta mengkaji kebijakan impor kertas bekas," tandasnya. (OL-8)