Kemendikbud Gandeng BPIP Revitalisasi Pendidikan Pancasila

MATA pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terus disempurnakan dan direvitalisasi terutama untuk merespon situasi kebangsaan dan kekinian bagi kalangan guru dan generasi milenial.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan Program Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa, di Kemendikbud Jakarta, Rabu (10/7).

"Melalui kajian dan evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kemendikbud, mata pelajaran PMP yang diganti menjadi PPKn ternyata lebih banyak fokus para guru mengajarkan pengetahuan dan kurang mendalam terhadap Pancasila.

Dengan program ini pendidikan Pancasila diorientasikan pada penanaman nilai yang fokus pembentukan karakter," kata Mendikbud Muhadjir Effendy pada peluncuran yang dihadiri Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono, Plt Kepala BPIP Hariyono, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano, Kepala Balitbang Kemendikud Toto Suprayitno.

Muhadjir mengingatkan pendidikan Pancasila pada siswa tidak hanya untuk sekadar transfer pengetahuan terpenting untuk pembentukan karakter dan kepribadian.

"Jadi pelajaran PPKn nantinya akan ditambah pembobotannya, melalui modul penanaman nilai Pancasila yang disusun Balitbang Kemendikbud yang telah siap diajarkan untuk ajaran tahun baru tahun ini," tegas Muhadjir.

Muhadjr mengutarakan, dalam konteks ini, upaya penyempurnaan bukan hal baru. Sebelumnya memang dipisah antara PMP dan kewarganegaraan.

Namun bukan juga kembali ke yang lama, justru ingin memperbarui strategi pembelajarannya, core kurikulumnya, pendekatannya, terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar, bagaimana siswa sebagai lebih sebagai subjek didik.

Tidak menjadikan mereka sebagai objek atau sekadar peserta dalam penanaman nilai Pancasila.

Plt Kepala BPIP Hariyono mengutarakan apa yang dilakukan Kemendikbud dan Kemenko PMK ini merupakan contoh praktis nilai Pancasila gotong royong.

"Kami ingin mengajak kita semua tidak mereduksi gotong royong hanya kerja bakti membersihkan selokan. Karena antar kementerian negara menjalankan tugas ini bagian dari gotong royong.

BPIP mendukung program Mendikbud ini, bahwa Pancasila bukan monopoli guru khususnya guru PPKn juga guru bidang lainnya dan kita semua sebagai warga negara.

Pengejawantahan Pancasila yang kekinian bagi guru dan kalangan milenial saat ini harus kita implementasikan yang membangun harapan dan optimisme dalam nilai dan praktik kehidupan sehari hari," ujarnya.

 

Baca juga: RUU Pengawasan Obat dan Makanan Perkuat Pengawasan

 

Hariiyono menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi masa depan maka pendidikan Pancasila harus memberikan harapan. Dia berpesan kepada para guru PPKn tidak sibuk dengan bahan ajar saja namun lebih prinsip, menggali potensi subjek peserta didik atau siswa sehingga tahu kelebihan yang dimiliki guna memperkokoh keyakinan diri bahwa mereka adalah orang yang mampu dan bisa berhasil di masa depan.

"Pendidikan masa depan membangun kepercayaan diri anak anak bangsa kita," imbuhnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano menyatakan mengutip pesan Presiden Joko Widodo bahwa guru berperan penting sebagai agen transformasi penguatan SDM.

Artinya, guru ini melakukan perubahan harus terjadi dalam urusan pemuatan nilai-nilai Pancasila. Pihaknya akan segera melakukan pelatihan bagi 1.020 guru inti mulai 15 Juli 2019.

"Jadi kita langsung eksyen menerapkan materi pembelajaran penanaman nilai Pancasila kepada guru guru kita.

Penekanan pelatihan guru ini mencakup 70% pedagogi dan 30% pada konten," pungkasnya.

Kabalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno menambahkan, dari kajian di lapangan, persoalan pertama bagaimana implementasi kurikulum tertulis di dalam proses belajar di sekolah.

Untuk itu, penyampaian kurikulum, pihaknya menyiapkan buku yang praktis untuk mendekatkan dari yang sekadar teori ke praktik belajar yang membangun watak sikap dan perilaku.

"Dari kajian di lapangan, banyak praktik delivery kurikulum yang diajarkan di sekolah problematik, lebih banyak pengetahuan saja.

Pancasila itu tidak berhenti di pengetahuan. Maka, kami mengajak para guru harus kreatif dalam mengajar karena guru tidak tergantikan oleh mesin atau robot apalagi dalam mengajar pembelajaran PPKn harus hidup dan mampu mengimplementasikan nilai nilai Pancasila dalam keseharian kita," tegasnya. (OL-1)