Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MEREBAKNYA paham radikal di kalangan masyarakat, khususnya kalangan terdidik memicu keprihatinan banyak kalangan.
Lembaga Visi Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini. lewat workshop dengan tema “Menangkal Radikalisme Melalui Penguatan Kapasitas Dakwah Damai di Masyarakat”.
Kegiatan berlangsung selama dua hari dari 7-8 Juli 2019 di Hotel Asri, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Ketua panita Muhammad khotim mengatakan, kegiatan itu sudah diagendakan sejak lama sebagai bentuk keprihatinan serta keinginan mencari solusi bersama terhadap maraknya penyebaran paham radikal.
"Paham radikal tidak saja mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,” tutur dia.
Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenag Hilmi Muhammadiyah mengatakan, radikalisme di Indonesia terus menggelinding bak bola salju. Keberadaannya menggerus rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan keresahaan di masyarakat.
Baca juga : Kampus UIN Jakarta dan Bandung Paling Konservatif dalam Beragama
“Paham radikalisme nyata di depan kita. Agar tidak terus meluas seluruh elemen masyarakat harus dioptimalkan membendung paham ini. Jangan sampai kita abai dan justru kecolongan. Bahkan radikalisme ini justru banyak menjangkiti kalangan terdidik,” terangnya.
Data hasil riset MataAir Foundation yang dipaparkan Muhammad Adul Idris menunjukkan, paham radikalisme tidak saja menyentuh kalangan masyarakat umum, tapi juga kalangan terdidik.
Yang menjadi catatan, menurut dia, selama ini sudah banyak orang yang berbicara soal radikalisme tapi jarang sekali yang berbicara tentang solusi.
Idris berharap fakta yang ditampilkan hasil riset tentang masifnya gerakan radikal harus benar-benar dicari solusinya.
“Selama ini sudah sangat cukup dan melimpah tentang riset radikalisme yang meresahkan sekaligus mengancam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Saya kira harus selangkah lebih maju, yakni tidak sekadar memaparkan hasil keresahan atas radikalisme namun segera menemukan formula solusinya. Biar keresahan atas hasil riset segera mungkin terjawab solusinya," ujarnya
Sementara itu, Abdullah Mas’ud dari NU CARE mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, radikalisme bisa ditimbulkan berbagai macam faktor.
Untuk itu, dua hal yang bisa ditawarkan adalah penguatan dakwah damai di masyarakat serta penguatan ekonomi.
“Cara-cara dakwah damai di masyarakat harus diperbanyak. Jangan sampai menggunakan cara-cara dakwah yang menimbulkan ketakutan dan kekerasan. Pendekatan sopan santun dan lembut harus dikedepankan. Kemudian, penting rasanya gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Insya Allah kalau faktor ekonomi ini sudah teratasi tidak akan ada lagi gerakan radikal maupun paham radikal,” paparnya.
Menutup acara workshop, Mas’ud memutarkan beberapa video yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang harmonis serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa menjadi salah satu solusi menangkal gerakan radikal. (RO/OL-7)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved